RKUHP Berpotensi Rugikan Pariwisata Bali

oleh
Ilustrasi. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menilai Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi merugikan pariwisata Bali. Beberapa pasal kontroversial dalam RKUHP itu akan membuat banyak turis asing, terutama dari negara-negara Eropa dan Australia, mulai berpikir ulang untuk berwisata ke Bali.

Itu sebabnya, Cok Ace meminta DPR melakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal yang berpotensi merugikan pariwisata Bali.

“Saya bersama PHRI akan mengajukan kajian-kajian kepada DPRD Provinsi Bali terkait pasal-pasal yang kontroversial terhadap pariwisata Bali. Selanjutnya, DPRD Provinsi Bali akan mengajukan kepada DPR RI untuk dilakukan pengkajian ulang, ” kata Cok Ace kepada wartawan di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (23/9/2019).

Menurut Cok Ace yang juga menjabat Ketua PHRI Bali, terdapat pasal-pasal yang diungkap oleh media luar tanpa dilakukan penjelasan lebih lanjut oleh pasal atau ayat lain. Hal tersebut menimbulkan persepsi negatif dari negara-negara sahabat. Misalnya, pada pasal 417 terdapat aturan yang melarang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.

Tambahan pula pasal 419 yang melarang pasangan belum menikah hidup bersama dapat dipenjara paling lama enam bulan atau denda kategori II. Denda tersebut bernilai sekitar Rp 50 juta. Sedangkan pada Ayat 2 menyebutkan tindak pidana yang dimunculkan tidak dituntut apabila tidak ada permohonan atau pengajuan dari pihak yang dirugikan.

“Pasal yang mengatur hal seperti ini sudah ada sejak dahulu, tapi yang diungkap ke media luar hanya pasal 417 saja tidak dilanjutkan dengan penjelasan seperti pada Ayat 2. Hal inilah perlu kita lakukan sosialisasi kepada negara-negara sahabat agar tidak terjadi salah persepsi,” ungkapnya.

Meski demikian, Cok Ace mengimbau  para wisatawan dan pelaku pariwisata untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas kepariwisataan sebagaimana biasanya. Sebab, RKUHP tersebut baru sebatas rancangan, sehingga belum bisa diberlakukan.

Cok Ace berjanji akan terus melakukan koordinasi dengan komponen terkait, termasuk memantau kompetitor pariwisata Bali terkait isu RKUHP ini.

“Saat ini sudah ada beberapa negara yang memberikan warning kepada warganya untuk tidak berpergian ke Indonesia, termasuk Bali. Hal tersebut menyebabkan banyak wisatawan yang batal melakukan perjalanan ke Bali. Ini tidak akan kita biarkan berlarut-larut, karena bagaimanapun juga Bali sangat bergantung terhadap iklim pariwisatanya,” ungkapnya. (*)