Revisi UU Antiterorisme, Kapolri Ajukan Defenisi Organisasi

oleh
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. (Foto Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Penafsiran defenisi dalam Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih menjadi perdebatan. Itu sebabnya, Polri juga mengajukan defenisi mengenai organisasi dalam revisi UU tersebut.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5/2018). Menurut Tito, pihaknya menginginkan agar revisi UU Anti Terorisme bisa segera disahkan oleh DPR.

Tito berharap pembahasan revisi UU Anti Terorisme segera dilakukan pada sidang pembukaan reses DPR dalam waktu beberapa hari ke depan.

“Saya mendapat informasi, diupayakan pada waktu pembukaan, besok kalau saya tidak salah, buka masa reses selesai, mulai masa sidang, itu akan jadi prioritas untuk dibicarakan,” kata Tito seperti dikutip dari detik.com.

Meski demikian, Tito mengungkapkan masih ada sedikti masalah, yakni berkaitan dengan defenisi. “Memang ada problem sedikit, yaitu masalah kata-kata di dalam definisi,” katanya.

Menurut Tito, Polri mengajukan masukan mengenai defenisi organisasi. Sebab, kata Tito, defenisi organiasi ini memang perlu penegasan agar tidak ada oknum yang berlindung di balik wadah organisasi.

“Saya juga mengajukan definisi organisasi. Karena organisasi, kelompok ini kan bukan organisasi formal seperti korporasi, perseroan terbatas, daftar ke Kemenkum HAM. Ini kan dikenal sebagai secret society. Organisasi underground. Sehingga, ini harus diakomodasi dalam UU itu,” jelasnya.

“Dikenal juga bahwa bukan hanya organisasi formal, tapi juga organisasi informal, sepanjang ada pimpinan, ada anggota dan ada pembagian tugas. Tinggal nanti kita bisa merekonstruksikan dan membuktikan bahwa organisasi itu ada,” tambahnya.

Tito juga mencontohkan kelompok TRIAD yang ada di Hong Kong. “TRIAD itu bukan organisasi yang mendaftarkan resmi, ada AD/ART-nya. Tapi, mereka adalah secret society. Tapi, mereka membuat aturan, UU, di Tiongkok, di Singapura, yang mengenal secret society dan melarang organisasi itu kemudian memidanakan siapapun yang terlibat di dalam organisasi itu,” jelas Tito. (*/Sir)