Purnawirawan Polri Dukung Prabowo, BHD: PP Polri Tidak Ikut Politik

oleh
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Jenderal Pol. (Purn) Bambang Hendarso Danuri. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Jenderal Pol. (Purn)  Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengatakan dukungan sejumlah purnawirawan Polri kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 atas nama Gerakan Relawan Rakyat Adil Makmur (Gerram), bukan organisasi Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

“PP Polri tidak ikut politik, itu sesuai dengan AD-ART,” kata mantan Kapolri tersebut, Kamis (18/10/2018).

BHD menanggapi sikap sejumlah purnawirawan Polri yang tergabung dalam Gerram untuk mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 mendatang.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerram Komjen Pol. (Purn) Moch. Sofjan Jacoeb mengatakan dukungan ini diberikan setelah sekitar tiga minggu lalu Prabowo mengumpulkan 300-an jenderal untuk bertemu dengannya.

“Ini bergerak sejak dikumpulkannya 300 jenderal oleh Pak Prabowo tiga minggu yang lalu. Dari situ kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan ini,” kata Sofjan di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/2018).

Sebagai Ketua Umum PP Polri, BHD mengatakan apa yang dilakukan Komjen Pol. (Purn) Moch Sofjan Jacoeb berkaitan dengan kegiatan dukung-mendukung capres-cawapres perlu diluruskan, karena menyangkut organisasi keluarga besar purnawirawan Polri.

“PP Polri bukan organisasi kecil yang diawaki oleh seluruh purnawirawan di seluruh Indonesia. Ada pengurus pusat, ada 32 pengrus daerah, ada 351 pengurus cabang, dan ada 2.112 pengurus ranting,” ungkapnya.

Dukungan Gerram kepada pasangan Prabowo-Sandi, menurut BHD, tidak jadi masalah apabila dukungan itu sifatnya secara pribadi. “Tapi, kalau mngatasnamakan para purnawirawan Polri yang ada 4 juta tersebar di seluruh Indonesia, tentunya kami harus meluruskan,” tegasnya.

BHD menegaskan, PP Polri tidak mendukung siapapun capres-cawapres pada Pilpres 2019. “Hak politik anggota PP Polri hanya ada waktu di bilik suara. Itu hak politiknya, tetapi kalau pernyataan tidak ada,” ungkapnya. (Tjg/Sir)