Bogor, suarabali.com – Sebanyak 4.000 sertifikat tanah dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/12/2018). Dalam kesempatan ini, Presiden mengungkapkan target tahun 2024, semua tanah di Jawa Barat sudah bersertifikat.
“Kita harapkan nanti di Jawa Barat hitungannya 2024 semuanya bersertifikat. Targetnya seperti itu,” kata Presiden.
Sebanyak 4.000 sertifikat itu untuk 4 wilayah, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan data yang ada, di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah yang semestinya memiliki sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan. Namun, hingga 2017 baru 51 juta bidang tanah yang bersertifikat, kurang dari separuhnya yang baru memiliki sertifikat. Padahal, ketiadaan bukti kepemilikan berupa sertifikat tersebut sering memunculkan sengketa.
“Sertifikat ini diberikan kepada bapak, ibu, dan saudara sekalian agar tidak lagi ada yang namanya sengketa,” terang Presiden.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) biasanya hanya menerbitkan sebanyak 500.000 sertifikat setiap tahunnya. Namun, sejak beberapa tahun ke belakang, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bekerja lebih keras agar dapat menerbitkan jutaan sertifikat tiap tahun.
“Tahun yang lalu target kita seluruh Indonesia 5 juta. Tahun ini 7 juta. Tahun depan 9 juta harus keluar,” jelas Presiden seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Target percepatan penerbitan sertifikat tersebut tertuang dalam program yang bernama Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi prioritas nasional. Untuk pertama kalinya di Indonesia, PTSL ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dalam satu wilayah.
Program ini akan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat terhadap hak atas tanah yang mereka miliki.
Dalam acara penyerahan kali ini, turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bogor Nurhayanti. (*)
