Pemerintah Diminta Prioritaskan Rehabilitasi Sekolah Rusak Akibat Bencana

oleh
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta pemerintah memprioritaskan rehabilitasi sekolah yang rusak akibat gempa yang melanda Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), baru-baru ini.

Gempa yang melanda Lombok menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Banyak infrastruktur, fasilitas umum, termasuk sekolah yang rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 dan 7 Skala Richter itu.

Itu sebabnya, Sutan Adil Hendra meminta pemerintah segera mengantisipasi kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, bukan hanya di NTB, namun di seluruh wilayah Indonesia.

“Rehabilitasi sekolah yang rusak akibat bencana harus  menjadi prioritas. Sebab, keberlangsungan pendidikan merupakan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Dalam hal ini termasuk pendidikan di daerah bencana harus terus berjalan,” ungkap Sutan seperti dilansir dari Parlementaria, Kamis (9/8/2018).

Sutan memaparkan, sebanyak 25 persen sekolah di Tanah Air berada di kawasan tidak aman dari bencana alam. Persentase tersebut dihitung dari total sekolah di Indonesia, yaitu sebanyak 258 ribu sekolah. Namun,  titik rawan yang menjadi fokus perhatian yakni Aceh, Padang, Bengkulu, Jawa Barat bagian selatan, Yogyakarta, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Kerawanan terjadi karena sekolah tersebut berada di lintasan lempengan rawan gempa atau ada di posisi yang sudah pernah terkena bencana. Namun, masyarakat sekitar tidak mau diungsikan karena masih ada unsur emosional dengan daerah yang sudah lama ditinggalinya.

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Gerindra itu berharap, kedepan ada rehabilitasi dan pendirian sekolah baru yang tahan bencana. Seperti bangunan sekolah yang tahan goncangan gempa hingga 9 SR, serta dua pintu dalam satu kelas, dan ruang lalu lintas evakuasi juga harus tersedia.

“Dalam pengurangan risiko bencana di sekolah rawan gempa saat ini akan dikoordiinasikan dengan perguruan tinggi, sehingga turut tanggap darurat atas potensi bencana di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, Sutan juga meminta pemerintah memberikan pelatihan dan modul antisipasi rawan bencana kepada guru-guru. Dia menambahkan, pemerintah perlu mengintegrasikan pengetahuan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum.

Siswa mulai jenjang SD hingga SMA akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Menurut dia, kebijakan ini memberi pelajaran penanggulangan bencana di sekolah melalui tiga hal.

“Pemberdayaan peran lembaga dan komunitas sekolah, integrasi pendidikan bencana dalam kurikulum dan membangun kemitraan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum rawan bencana ini, termasuk kerja sama penanggulangan bencana dengan TNI, Polri, PMI, Pramuka dan lainnya,” tandas politisi dapil Jambi itu.

Sutan mengatakan pemerintah perlu membuat aturan yang memudahkan mekanisme pengucuran dana bantuan akan diubah block grant, agar rehabilitasi di daerah yang terkena rawan bencana cepat dilakukan. Sehingga, kasus kerusakan sekolah akibat gempa seperti di Lombok bisa cepat dibangun, dan anak-anak bisa kembali sekolah.

“Pada intinya, kita meminta ada alokasi khusus anggaran untuk membangun kembali sekolah yang rusak akibat gempa seperti di NTB. Pembangunan kembali sekolah harus kita prioritaskan, karena pendidikan adalah pondasi membangun masa depan bangsa, dan telah diamanatkan UUD 1945 untuk terus kita perjuangkan,” tutup Sutan. (*)