Kredit Usaha Rakyat Perlu Ditingkatkan di Bali

oleh
Anggota Komisi XI DPR Refrizal berdialog dengan nasabah KUR di Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar, Bali. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Anggota Komisi XI DPR Refrizal menyoroti pentingnya peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bali, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi pelaku usaha. Salah satu hal yang didorong oleh Refrizal adalah agar masyarakat mengikuti kemajuan teknologi, terutama untuk bidang usaha digital printing.

Refrizal mengungkapkan hal itu saat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar, Bali, Jumat (20/4/2018). Salah satu kegiatannya adalah meninjau nasabah KUR. Beberapa pelaku usaha bergerak di bidang digital printing dan kerajinan tangan, seperti sepatu kulit.

Selain mengikuti kemajuan teknologi, menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, hal yang perlu untuk dilakukan adalah pembinaan mengenai penggunaan dan pemanfaatan KUR terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh masyarakat.

“Harus ada pembinaan bagi UMKM mengenai penggunaan KUR, sehingga ada spesifikasi yang jelas ketika masyarakat merasa kekurangan atau membutuhkan penambahan modal KUR. Juga agar dana KUR dapat dioptimalisasi untuk usaha, tidak disalahgunakan. UMKM harus dapat lebih meningkat, maju, dan modern,” papar Refrizal.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, disebutkan bahwa suku bunga KUR mengalami penurunan dari 9 persen menjadi 7 persen. Refrizal menjelaskan, penurunan suku bunga tersebut seharusnya sudah cukup meringankan para pelaku usaha.

“Itu sangat bagus, baru ada di tahun 2018, sebelumnya masih 9 persen. Penurunan suku bunga tersebut dapat meringankan para pelaku usaha. Asal jangan ada lagi penambahan hal-hal yang akan memberatkan pelaku UMKM,” jelas Refrizal.

Seperti tercantum dalam Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, terdapat dua jenis KUR, yaitu KUR Kecil dengan nilai Rp 25 juta sampai Rp 500 juta, dan KUR Mikro senilai Rp 25 juta ke bawah.

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap perbankan jika ditemukan laporan bahwa UMKM masih dikenakan agunan. Mudah-mudahan di Bali ini tidak terjadi, yang Rp 25 juta masih diminta agunan,” jelas anggota DPR dari Dapil Sumatera Barat II itu.

Pemantauan selalu dilakukan Komisi XI DPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku pembuat regulasi, bagaimana program-program mengenai KUR dapat berjalan secara baik.

“Bagaimana program KUR tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi untuk semua kalangan masyarakat. Juga bagaimana agar dapat menumbuhkan usahawan-usahawan baru di negara kita, khususnya di Bali,” harap Refrizal. (*/Sir)