Depok, Suarabali.com – Keberhasilan meredam radikalisme di era bonus demografi seperti sekarang ini menjadi titik krusial menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi dengan penanganan yang baik membuat produktivitas Indonesia melambung pada momen yang tepat, 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045.
Kepala BNPT Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH menyatakan hal tersebut di Depok Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022). Kepala BNPT mengikuti dzikir akbar bersama alim ulama dan masyarakat di Masjid KH M Yusuf, Depok.
Pada saat itu, Kepala BNPT mendapat kesempatan menyampaikan sambutan.
Menurut Boy Rafli, Indonesia sudah memasuki era bonus demografi. Artinya penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan penduduk usia non-produktif.
“Ke depan, bonus demografi ini akan menentukan keberlangsungan negara. Sumber Daya Manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill yang baik, tetapi adab yang baik,” kata Boy Rafli.
Salah satu yang perlu diwaspadai, ungkap Boy adalah propaganda radikal terorisme di media sosial. Kelompok radikal terorisme gemar mengumbar narasi kekerasan di media sosial.
“Kita harus antisipsasi ajakan kelompok teror yang mengedepankan narasi kekerasan,” cetus Kepala BNPT.
Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri ini menyatakan bahaya pengaruh radikal terorisme. Dengan narasi-narasi yang mengatasnamakan agama, seringkali kelompok ini mendapat sambutan masyarakat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Boy menyatakan BNPT akan terus menggandeng tokoh lintas agama. Mereka secara bersama-sama akan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap propaganda atau ajakan kelompok teror.
“Narasi keagamaan yang digaungkan kelompok teror itu menghalalkan kekerasan terhadap sesama umat manusia, tidak sesuai dengan kaidah agama dan prinsip negara,” tandas jenderal polisi bintang tiga ini.
Lebih lanjut Boy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai jika ada pihak-pihak tertentu yang mengajak melalui cara-cara kekerasan.
“Cara-cara kekerasan tidak cocok dengan nilai agama, prinsip berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, nilai hukum dan etika moral bangsa,” imbuh Boy. (*)
