Ini yang Dikatakan Kapolda Bali Soal Radikalisme di Dunia Kampus

oleh
Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose menjadi keynote speaker dalam rangka kegiatan aksi kebangsaan perguruan tinggi melawan radikalisme 2018 di Rama Shinta Room, Grand Inna Bali Beach, Rabu (26/9/2018). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose mengatakan salah satu langkah konkret untuk mencegah masuknya paham radikalisme di dunia kampus adalah memperkuat pemahaman ideologi Pancasila dalam kurikulum pendidikan bagi mahasiswa dan pembinaan terhadap dosen pengajar.

Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose menyampaikan hal itu di hadapan para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia di Rama Shinta Room, Grand Inna Bali Beach, Rabu (26/9/2018).

Dalam kegiatan itu, Kapolda menjadi keynote speaker dalam rangka kegiatan aksi kebangsaan perguruan tinggi melawan radikalisme 2018.

Kapolda Bali mengatakan peringatan satu tahun Deklarasi Nusa Dua melalui aksi kebangsaan perguruan tinggi melawan terorisme guna merumuskan langkah konkret dalam mencegah masuknya paham radikalisme ke dunia kampus.

Menurut Kapolda, radikalisme telah terjadi di kalangan mahasiswa. “Ini membuktikan radikalisme dan terorisme tidak hanya menyasar mereka yang berpendidikan rendah atau mereka yang memiliki ekonomi yang rendah. Namun, pada hakekatnya mereka menyasar orang yang memiliki kemampuan intelektual dan ekonomi yang mapan,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan untuk melawan aksi terorisme di lingkungan pendidikan, menurut Golose, dengan melakukan program deradikalisasi yang persuasif. Tujuannya, untuk melepaskan idiologi radikalisme dengan cara dialog, forum diskusi, dan debat terbuka melalui kontra terorisme yang bersifat humanis, shoft power approach, dan menyentuh akar rumput.

“Serta pemahaman tentang 4 pilar dasar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Golose.

Menurut Kapolda, kaum minoritas di negeri ini adalah kelompok radikal. Bukan agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu yang memiliki kesepahaman kebangsaan yang sama, yaitu NKRI dan kebhinekaan.

“Oleh karena itu, kita sebagai kelompok mayoritas di negeri ini jangan sampai menjadi silent mayority yang membiarkan nilai-nilai kebangsaan terkikis oleh kelompok minoritas,” ujarnya. (*)