Golkar Badung Meradang, Pengurusnya Ramai-ramai Mengundurkan Diri

Denpasar, suarabali.com – Suhu politik di tubuh Partai Golkar Kabupaten Badung, Bali, memanas. Suasana yang tidak kondusif ini mencuat setelah DPP Partai Golkar tidak merekomendasikan kadernya untuk maju dalam Pilkada Serentak 2020 di Bali. Golkar justru memilih kader di luar partai.

DPP Partai Golkar memberikan rekomendasi kepada pasangan I Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa (Giriasa) di Pilkada Badung. Akibatnya, puluhan pengurus Golkar mulai dari tingkat desa (PD), pengurus kecamatan (PK) di seluruh Kabupaten Badung, pengurus DPD II Golkar Badung, dan pengurus DPD I Bali asal Badung secara serentak mengundurkan diri dari pengurus partai, Senin (7/9/2020).

Pengunduran diri tersebut dilakukan dengan menyerahkan kembali berbagai dokumen ke Kantor DPD Golkar Bali. Selain menyerahkan dokumen, mereka juga membacakan pernyataan sikap dan alasan pengunduran diri tersebut.

Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan para pengurus. Pertama, Partai Golkar Bali sudah tidak sesuai dengan mandat dan arahan Munas pada 4 Desember 2019, dimana memprioritaskan dan memberikan ruang penuh kepada kader yang ingin maju pada perhelatan Pilkada.

Kedua, Partai Golkar tidak menghormati mekanisme internal partai. Terbukti dengan pemberian rekomendasi di Pilkada Badung 2020 tidak melalui prosedur oleh Partai Golkar dan Koalisi Rakyat Badung Bangkit bersama dengan partai lainnya.

Ketiga, mengabaikan aspirasi kader di bawah, sehingga kader merasa tidak dihargai. Padahal, pada realitas politik pada Pilkada 2015, Partai Golkar mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP dan  hasilnya tidak mendapat manfaat apapun. Salah satunya banyaknya penekanan dan penurunan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Badung dan Provinsi Bali.

Keempat, meminta kepada Golkar Badung dan Bali untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada DPP tentang mekanisme dan proses yang telah dilalui oleh Partai Golkar dan koalisi. Kelima, pengurus Partai Golkar Badung merasa kecewa dengan sikap Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih dan Anggota Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Partai Golkar Alit Yudha Suparsana yang terkesan arogan dengan elite Partai Golkar di Bali yang berakibat keputusan sepihak dalam Pilkada Badung. Sehingga, kader di bawah menjadi korban.

Terakhir, meminta DPP Partai Golkar untuk menertibkan oknum-oknum DPP yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Ketua Umum Partai Golkar.

Koordinator PD Golkar se-Badung Wayan Sumantra Karang menyatakan, pihaknya bersama dengan para PD merasa kecewa dengan sikap Partai Golkar yang tidak memberikan ruang kepada kader sendiri. Selain itu, juga dengan keputusan sepihak yang memberikan rekomendasi kepada pasangan yang diusung oleh PDIP.

Padahal, Partai Golkar bersama NasDem dan Gerindra sudah lebih dulu berproses lebih dulu dengan membangun Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB). Hingga akhirnya tercipta Pasangan I Gusti Ngurah Agung Diatmika-Wayan Muntra (Diatmika-Muntra).

Hal inilah yang mendorong para kader dibawah merasa kecewa lantaran aspirasi tidak dihiraukan. “Kami ingin menyampaikan satu hal kekecewaan terhadap proses mekanisme terbitnya rekomendasi di Pilkada Badung 2020. Aspirasi kami sama sekali tidak didengarkan oleh DPP,” katanya didampingi perwakilan PD se-Badung.

Bukan itu saja, pihaknya juga merasa tidak ada penjelasan atau klarifikasi dari DPD Golkar Bali atau DPP Golkar terkait rekomendasi tersebut. Padahal, Sumantra menyebut, jika sejak awal usulan dari masing-masing partai dan RRB adalah Diatmika-Muntra. Namun, di masa injury time berubah.

“Kami merasa sudah di luar batas kebijakan mekanisme Partai Golkar ini. Mohon ijin kami menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan baik dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi,” tegasnya.

Sementara Sekretaris DPD I Golkar Bali Made Dauh Wijana didampingi Ketua Bapilu Golkar Bali Komang ‘Kos’ Suarsana saat menerima perwakilan PD se-Badung menyatakan, memahami kekecewaan para kader dibawah.

“Kami juga perlu klarifikasi bahwa kita seluruh proses seperti di Denpasar tidak bisa mencalonkan sendiri karena kuota. Itu berdasarkan usulan koalisi. Ada usulan dari kabupaten/kota, kita proses di Tim Pilkada lalu kita ajukan kepada DPP. Bahkan Badung tanggal 4 Agustus sudah lebih dulu dari Denpasar usulan itu,” akunya.

Mantan Ketua DPD II Golkar Gianyar ini menunjukan bukti berupa email ke DPP Partai Golkar di Jakarta guna memperkuat klarifikasi. “Bahkan ada isu berkembang bahwa kami tidak mengirimkan. Kita sudah (ada) bukti lewat email dan pos,” tandasnya.

Sebagai kader di bawah, Dauh mengaku tegak lurus dengan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Mengenai aspirasi dari para PD se-Badung akan dirinya sampaikan kepada Ketua DPD I Golkar Bali.

“Aspirasi dari teman-teman pasti akan kami sampaikan adanya sikap seperti ini. Siapa tahu dalam situasi yang sudah tenang dan bagus nanti, kita bersama-sama di Golkar. Teman-teman ini sudah berjuang untuk Golkar,” pungkasnya. (05)