Cegah Korupsi, Bamsoet Dorong Implementasi Gerakan Nasional Nontunai

oleh
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjadi narasumber dalam seminar di Auditorium Yunus Husein, PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018). (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tren perkembangan sistem transaksi keuangan nontunai saat ini mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Peningkatan ini seiring pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi yang berhasil menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai.

“Namun, aktivitas transaksi keuangan nontunai didominasi masyarakat menengah ke atas dan berada di perkotaan. Tapi, sebagian masyarakat di desa lebih memilih transaksi tunai untuk kehidupan sehari hari,” ujar Bamsoet saat menjadi narasumber seminar Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Nontunai di Auditorium Yunus Husein, PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Itu sebabnya, politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah untuk menyiapkan fasilitas infrastruktur yang mendukung terciptanya transaksi keuangan nontunai yang terintegrasi dan merata hingga desa-desa.

‘Bank Indonesia harus terus mendorong implementasi gerakan nasional transaksi nontunai agar dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari, baik di perkotaan hingga di pedesaan,” ujar Bamsoet.

Dalam berbagai penelitian, juga menunjukkan hasil bahwa transaksi nontunai memiliki peran dalam pencegahan korupsi. Negara dengan transaksi tunainya tinggi, memiliki persepsi tingkat korupsi yang lebih buruk bila dibandingkan dengan negara yang transaksi tunainya rendah.

“Contohnya India, Bulgaria, Rusia dan Indonesia yang transaksi tunainya diatas 60 persen memiliki persepsi tingkat korupsi yang buruk. Sementara Denmark, Swedia, Finlandia yang transaksi tunainya rendah yakni 10-20 persen memiliki tingkat korupsi yang rendah,” analisa Bamsoet.

Karena urgensinya pembatasan transaksi nontunai dalam rangka pencegahan korupsi, Bamsoet menegaskan DPR akan memberikan dukungan terhadap RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan memastikan RUU tersebut masuk dalam prioritas tahun 2018. Diketahui saat ini RUU tersebut masih dalam kajian pemerintah sebelum diusulkan kepada DPR.

“Tujuan utama penyusunan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal adalah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. DPR memandang tujuan ini penting didukung oleh seluruh stakeholder agar mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Bamsoet.

Turut serta dalam acara ini yakni Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, Ketua Tim Penyusun RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Yunus Husein dan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. (*/Sir)