Buleleng, suarabali.com – Pemprov Bali memberikan kuota 500 orang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Buleleng. BLT ini diperuntukkan bagi warga Buleleng yang khususnya bekerja di bidang pariwisata tetapi dirumahkan maupun di-PHK akibat pandemi Covid-19.
“BLT dari Pemprov Bali untuk Kabupaten Buleleng sudah diusulkan. Realisasinya tinggal menunggu SK Gubernur,” kata Kadis Nakertrans Kabupaten Buleleng Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan, Selasa (20/10/2020).
Jika sudah terlaksana, kata dia, BLT akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Dengan persyaratan yang bersangkutan sebelumnya sudah membuat pernyataan bermaterai bahwa pekerja yang dirumahkan dan PHK belum memperoleh bantuan sama sekali dengan diketahui kelian desa adat masing-masing sesuai dengan alamat yang bersangkutan dan administrasinya harus valid.
Meski begitu, Dwi Priyanti mengatakan kuota tersebut belum bisa menutupi seluruh pekerja di Kabupaten Buleleng yang tercatat dirumahkan sebanyak 2.708 orang dan PHK sebanyak 235 orang.
Namun demikian, kata dia, sebagai gantinya mereka menerima BLT kartu prakerja dari pemerintah pusat yang menjangkau kurang lebih 19 ribu orang di Kabupaten Buleleng. Adapun besaran yang diterima per orangnya Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan.
Selain BLT dari Pemprov dan Kartu Prakerja, kata Dwi Priyanti, masih ada BLT yang dicairkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sasarannya adalah pekerja non-ASN di instansi pemerintahan maupun pekerja swasta, dengan catatan mereka sebelumnya sudah terdaftar sebagai anggota di BPJS Ketenagakerjaan dari Januari hingga Juni 2020.
“Penerima yang dapat memperoleh bantuan itu yang sudah diusulkan oleh perusahaan dengan pembayarannya tidak lewat dari bulan Januari sampai Juni 2020,” ucapnya.
BLT tersebut diterima oleh pekerja dari bulan Agustus sampai November dengan total yang diterima sebanyak Rp 2,4 uta yang dibayarkan setiap dua bulan sekali.
Dwi Priyanti berharap Covid-19 cepat berlalu. Sebab, dia melihat angka pengangguran meningkat tajam akibat pandemi ini. Apalagi di Bali, termasuk Buleleng, yang merupakan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai mata pencaharian sangat terdampak secara ekonomi akibat penutupan pariwisata.
“Dengan kembali dibukanya pariwisata dan perekonomian kita berjalan dengan lancar, rasanya akan kembali bekerja ke semula, tentunya berbeda dengan keadaan yang sekarang ini, “ tuturnya. (Rls)
5 hari yg lalu saya dpt bertanya ke Depnaker Buleleng masalah bantuan bagi pekerja pariwisata yang di-PHK/di rumahkan,saya tdk mendapatkan jawaban yang pasti,tolong dibantu min terima kasih