Berantas Pungli, UPP Bali Bertemu Satgas Saber Pungli Pusat

oleh
FGD yang diikuti Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Bali dan Satgas Saber Pungli Pusat di aula Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, Senin (14/10/2019). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Bali bertemu dengan Satgas Saber Pungli Pusat di aula Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, Senin (14/10/2019). Pertemuan ini terkait merupakan bagian dari Focus Group Disccusion (FGD) untuk menyinergikan kinerja kedua lembaga saber pungli tersebut.

Ketua pelaksana UPP Saber Pungli Provinsi bali yang diwakili Irbid 1 Itwasda Polda Bali, AKBP I Gusti Ngurah Rai Mahaputra mengatakan praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga, menrutu dia, perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

“Dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar dimana di tingkat daerah disebut unit pemberantasan pungli. Ini merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum sebagai bentuk pembangunan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil guna menegakkan penegakan hukum,” paparnya.

Merujuk Perpres No. 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016, Provinsi Bali telah membentuk Unit Pemberantasan Pungli yang didasari Keputusan Gubernur Nomor 548/02-B/HK/2019 tanggal 8 Januari 2019, pembahasan atas Kep. Gubernur Nomor 2022/02-B/HK/2016 tanggal 21 November 2016.

Di dalam pelaksanaannya, UPP Provinsi Bali telah membentuk posko pengaduan masyarakat di kantor Inspektorat Provinsi Bali, dimana berperan sebagai penerima pengaduan masyarakat baik melalui surat, elektronik (SMS, WHATSAPP, email) maupun pengaduan langsung.

Disamping itu, kata dia, merujuk pada Kep. Gubernur tentang UPP, di kewilayahan (kabupaten/kota) juga telah dibentuk UPP kabupaten/kota yang didasari dengan terbitnya Perbub/Perwali sebagai dasar dalam pelaksanaannya.

Sebagai perpanjangan tangan dari UPP Provinsi, UPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas selalu berkoordinasi pada UPP Provinsi. “Selain itu, sebagai bentuk dukungan pemda pada eksistensi unit pemberantasan pungli, maka pemda telah menganggarkan anggaran UPP Provinsi/Kabupaten/Kota yang diambil dari APBD masing-masing provinsi, kabupaten/kota,” katanya.

Dalam bentuk pencegahan, UPP Provinsi Bali dan jajaran telah melaksanakan kegiatan pencegahan baik berupa sosialisasi, FGD, dan pemasangan banner spanduk.

Satgas Saber Pungli Pusat yang dipimpin Irjen Pol. Widiyanto Poesoko, Staf Ahli Bidang Idkons Kemenko Polhukam, dan juga dihadiri staf ahli bidang penguatan RB, tenaga ahli Menkopolhukan, Agen Madya BIN, dan pemeriksa tugas dan perlengkapan pada Inspektorat III Jambidwas Kejagung RI, dengan dihadiri 47 peserta UPP dan jajaran kabupaten/kota se-Bali. (*)