Bali Punya Program JKN-KBS, Apa Saja Keunggulannya?

oleh
Ilustrasi. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Di pengujung Februari 2019, Gubernur Bali Wayan Koster resmi meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional -Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS). Seremoni peluncuran progam ini diadakan di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Lantas, apa keunggulan program JKN-KBS ini? Gubernur Koster mengklaim program JKN-KBS ini ‘menyempurnakan’ program JKN dari BPJS Kesehatan. Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang JKN-KBS.

“JKN-KBS dari aspek kepesertaan menjangkau seluruh Krama Bali (masyarakat Bali dengan NIK dan bertempat tinggal di Provinsi Bali) untuk memberikan perlindungan kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan semesta. Dari segi pelayanan, ada item pelayanan yang ditambahkan dimana sebelumnya tidak ter-cover JKN, dalam program JKN-KBS ini bisa terlayani,” kata Koster dalam kunjungan kerjanya ke Gianyar, baru-baru ini.

Setelah diluncurkan, Koster menargetkan 100 persen masyarakat Bali akan ter-cover JKN-KBS pada tahun 2020. Saat ini, lebih dari 95 persen sudah terlayani JKN dan secara otomatis terintegrasi ke JKN-KBS. Total ada 6 manfaat tambahan yang diberikan diluar layanan JKN oleh BPJS Kesehatan.

“Selain itu, Puskesmas akan dimaksimalkan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ditambah penyempurnaan pada sistem, riwayat kesehatan, dan layanan online melalui aplikasi,” jelas Koster.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya memaparkan berbagai kelebihan JKN-KBS diluar layanan yang telah di-cover sebelumnya melalui program JKN oleh BPJS kesehatan.

“Salah satunya adalah pelayanan transportasi gratis bagi pasien emergency ke rumah sakit serta angkutan gratis untuk jenazah dari Puskesmas atau rumah sakit menuju rumah. Angkutan gratis atau ambulans ini jalurnya kemana pun tujuan rujukan pasien bersangkutan, ini tidak ada di JKN regular,” tukas Suarjaya.

Manfaat tambahan lainnya adalah pelayanan pengobatan tradisional, visum et repertum, dan pelayanan terapi hiperbarik (oksigen murni) secara gratis bagi pasien penyelam, luka bakar, dan pasien lainnya yang memerlukan.

“Kemudian diperkuat juga dengan sistem informasi (SI-KBS) berupa sistem informasi kesehatan berbasis kecamatan yang disusun dengan sistem aplikasi untuk memudahkan layanan informasi kepada masyarakat. Jadi, dengan sistem itu, masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan secara online dan terintegrasi sekaligus mengetahui rekam jejak kesehatannya,” jelas Suarjaya.

Menurut dia, JKN-KBS dianggarkan dan akan terlaksana maksimal melalui anggaran perubahan 2019 dan dalam perlaksanaannya penganggaran akan di-share antara Pemprov dan Pemkab dengan pembagian 51 persen Pemprov dan 49 persen Pemkab.

“Kecuali untuk Kabupaten Badung dan Denpasar, sudah bisa dianggarkan secara mandiri. Sedangkan Kabupaten Gianyar persentasenya 40 persen Pemprov dan 60 persen Pemkab,” ujar Suarjaya.

Dia menjelaskan, kelebihan lain JKN-KBS adalah kartu yang langsung aktif. Untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah dijamin langsung pemerintah daerah. “Bahkan, bayi yang baru lahir dari ibu PBI pun langsung terdaftar,” tambahnya.

Sedangkan untuk tingkatannya, pelayanan bagi peserta PBI disediakan ruang perawatan kelas 3. Sedangkan peserta pekerja penerima upah (PPU) dan peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri mendapatkan pelayanan sesuai dengan tingkatan dalam JKN-BPJS Kesehatan.

Lebih jauh Suarjaya memaparkan, pihaknya akan menyiapkan segala sarana dan prasarana serta SDM yang kompeten guna mendukung program JKN-KBS, terlebih untuk Puskesmas yang menjadi tempat pelayanan masyarakat di daerah.

“Akan kita lengkapi peralatannya agar lebih memadai . Kita juga telah melatih SDM secara bertahap dan dimulai dari Puskesmas-puskesmas pilot project sebelum nantinya akan diterakan di seluruh Puskesmas,” ungkapnya.

“Terlebih untuk persiapan pelayanan pengobatan tradisional yang bersumber dari Usadha Bali. Kita juga menyiapkan Pusat Penanganan Pasca Panen Tanaman Obat (PPPPTO) di Bangli dan Karangasem,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan,  pengobatan tradisional yang dimaksud akan memiliki standarisasi dari segi penanganannya maupun bahan obat yang berasal dari tanaman berkhasiat, sehingga terjamin keamanannya.

“Jadi, nantinya jamu, loloh, boreh, dan yang lainnya akan terstandar dengan baik. Juga disertai ijin dari BP POM. Ini perlu kita kedepankan, karena Usadha Bali selama ini sudah diakui manfaatnya oleh dunia sebagai pengobatan herbal,” tutur Suarjaya. (*)