Tebar Hoaks, Hartono Karjadi Berusaha Lepas dari Jerat Hukum

oleh
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Polda Bali menilai Hartono Karjadi (HK) tidak koperatif selama proses penyidikan.

Tersangka dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik yang sedang ditangani Polda Bali itu selalu berusaha menghambat proses penyidikan untuk melepaskan diri dari jerat hukum.

“Di antaranya dengan  mengajukan dua kali  praperadilan yang  dimenangkan oleh pihak Polri. Tersangka juga melaporkan penyidik ke Propam Polri,” kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja dalam rilisnya, Rabu (9/1/2019).

Yang terbaru, kata Hengky,  tersangka HK memainkan opini-opini sepihak ke media massa dengan berita tidak benar. Tujuannya untuk menghindari  pertanggungjawaban hukum dengan cara menebar berita tidak benar (hoaks) bahwa polisi dari Polda Bali melakukan penangkapan di Singapura.

“Polisi Polda Bali ke Singapura tanpa ijin. Adanya intimidasi dan kasusnya perdata, dan berbagai hal lainnya yang tidak benar,” terang Hengky.

Dia menjelaskan, fakta yang  sesungguhnya terjadi adalah penyidikan oleh Polda Bali terhadap kasus tersebut telah dilakukan secara profesional dan proporsional.

“Polisi dari Polda Bali juga didampingi kepolisian dari Singapura dan tidak ada upaya penangkapan di sana. Hanya bersifat koordinatif, pengecekan kebenaran alasan berobat di Singapura karena sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Bali,” paparnya.

Hengky mengungkapkan, polisi  tidak ada melakukan intimidasi.  Polisi Polda Bali ke Singapura dilakukan sesuai dengan ketentuan serta kasusnya pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum.

Dia mengungkapkan, saat ini sudah terbit DPO atas nama HK (Hartono Karjadi) dan keberadaannya akan tetap  dicari polisi untuk mempertanggungjawabkan secara hukum.

“Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, dia harus patuh kepada hukum. Dipanggil penyidik seharusnya hadir, bukan malah melarikan diri. Juga bukan memberikan pemberitaan yang tidak benar untuk maksud lepas dari jeratan hukum,” pungkas Hengky.

Sebelumya sejumlah media memberitakan bahwa pengacara tersangka kasus penggelapan, Hartono Karjadi melaporkan ke polisi Singapura sebuah insiden yang diyakininya: dua anggota polisi Indonesia telah berupaya melakukan penangkapan di wilayah hukum ‘Negeri Singa’. Polri menepis tuduhan dalam laporan itu.

Laporan itu dilakukan pada 4 Desember 2018. Merujuk pada siaran pers tim pengacara, dalam laporan kepada Kepolisian Singapura itu, Hartono mengungkapkan bahwa ketika dirinya menjalani proses pemulihan sesaat setelah menerima tindakan medis di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.

Menurut Hartono pada saat dia dirawat, mendadak muncul dua orang anggota polisi yang mengaku dari Polda Bali.

“Keduanya memperlihatkan sikap intimidatif. Rupanya dua polisi itu telah membohongi perawat yang bertugas untuk bisa masuk ke ruangan tempat Hartono menjalani pemulihan,” kata salah satu anggota pengacara, Boyamin Saiman. Tak hanya sampai di situ, lanjut Boyamin, pada sore harinya, seusai menjalani pemulihan, Hartono dipaksa pergi bersama dua polisi Polda Bali tersebut ke Paragon. Sebuah pusat perbelanjaan di dekat RS Mount Elizabeth.

“Orang-orang ini berusaha membawa Hartono ke Bali keesokan harinya. Namun Hartono menolaknya,” tutur Boyamin.

Ketika Hartono kembali ke apartemen tempatnya menginap selama di Singapura, dua polisi tersebut terus mengikuti dan lalu mendesak Hartono menandatangani “surat pernyataan polisi”.

Namun, Hartono menolaknya. Boyamin mengatakan, Hartono tidak menyangka sama sekali ada petugas polisi dari Polda Bali sampai nekat terbang ke Singapura untuk menemui dirinya, entah itu atas inisiatif mereka sendiri atau mendapatkan penugasan dari atasannya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Hartono, tidak ada penugasan resmi apapun dari otoritas Mabes Polri untuk melakukan kegiatan penyelidikan/penyidikan internasional yang terkait dengan persoalan dirinya. (Tjg)