Target PAD Bali Tahun 2019 Menurun Rp 1,24 Triliun

oleh
Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali terpilih Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati bertemu dengan para pimpinan OPD Pemprov Bali, Jumat (3/8/2018). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Kepala Badan Pendapatan Provinsi Bali I Made Santha mengatakan Pemprov Bali merancang target pendapatan daerah sebesar Rp 4,84 triliun pada tahun anggaran 2019. Jumlah tersebut menurun Rp 1,24 triliun dibanding target pendapatan daerah tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 6,08 triliun.

Made Santha menyampaikan hal itu saat pertemuan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur, Jumat (3/8/2018).

Seperti dikutip dari laman birohumas.baliprov.go.id, Made Santha dalam paparannya menguraikan gambaran pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2013, Pendapatan Daerah Bali mencapai Rp 4,22 triliun, di tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 4,57 triliun dan Rp 4,97 triliun.

Sedangkan di tahun 2016 dan 2017 Pendapatan Daerah Bali meningkat menjadi Rp 5,25 triliun dan Rp 5,98 triliun. Di tahun 2018, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 6,08 triliun. Sementara pada tahun anggaran 2019, Pemprov Bali merancang target pendapatan sebesar Rp 4,84 triliun.

Menurut Made Santha, Pendapatan Daerah Bali yang sebagian besar disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara makro. Di tahun 2017, Pemprov Bali tak mencapai target pendapatan yang ditetapkan Rp 6,22 triliun dan hanya terealisasi Rp 5,98 triliun.

Santha memberi alasan tak terpenuhinya target pendapatan, karena terjadi penurunan pada tingkat pembelian kendaraan baru. “Secara nasional, pembelian kendaraan baru menurun 15-25 persen,” ujarnya.

Kendala lainnya adalah belum patuhnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bapenda Bali telah menempuh berbagai upaya, antara lain kebijakan pemutihan, peningkatan sarana prasarana yang mempermudah WP melakukan pembayaran seperti memperbanyak layanan drive thru, penambahan layanan Samsat Keliling, dan Samsat Pembantu. (*)