Tanggapi Program Marta-Kerta, Gubernur Pastika Klarifikasi ke Bawaslu Bali

oleh
Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menyambangi kantor Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar Selatan, Kamis (24/5/2018). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyambangi Kantor Bawaslu Provinsi Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Dangin Puri Klod, Denpasar Selatan, Denpasar, Kamis (24/5/2018).

Kedatangan Pastika ke kantor lembaga pengawas pemilu itu untuk mengklarifikasi tentang program salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada Pilkada 2018 yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sehingga, paslon tersebut merasa dirugikan dan menyampaikan pengaduan ke (Bawaslu Provinsi Bali.

“Saya yang meminta waktu ke sini untuk klarifikasi dan sekaligus meminta nasihat. Tidak ada pemanggilan dari Bawaslu. Jangan sampai disalah-artikan nanti. Jangan sampai ada berita Gubernur penuhi panggilan Bawaslu,” kelakar Pastika kepada para wartawan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Pastika menjelaskan apa yang disampaikannya pada tanggapan program tersebut tak lebih dari pendidikan politik kepada masyarakat yang menyampaikan pertanyaan kepada dirinya, tanpa maksud mendiskreditkan paslon yang mengusung program tersebut atau memihak paslon lainnya.

“Saat ada masyarakat seperti wartawan bertanya, saya coba jelaskan. Awalnya saya jawab bagus kok, kalau memang itu bisa direalisasikan. Tapi, saya kan tau, punya pengalaman 10 tahun memimpin. Jadi, saya tau alur penganggarannya. Semua sudah ada pos-pos yang diatur perundang-undangan, apa salah, saya menjelaskan untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat saya?” papar Pastika.

“Kalau saya tidak beritahu, malah saya yang salah. Jadi, saya tidak bermaksud sudutkan satu pasangan calon. Siapapun calon yang programnya salah, saya omong. Kan kampanye itu bersifat edukatif, mendidik rakyat. Jadi, jangan anggap saya ini tidak netral,” tegasnya.

Pastika mengatakan, dirinya juga merasa perlu menjawab pertanyaan tersebut, karena dengan munculnya program bantuan Rp 500 juta per tahun untuk masing-masing Desa Pakramaan, maka ada konotasi bahwa pemerintahan yang saat ini dia pimpin tidak bisa memberikan anggaran sebesar itu untuk Desa Pakramaan selama 10 tahun terakhir.

Kan ada konotasi, pemerintah saat ini tidak bisa? Kenapa hanya Rp 225 juta per tahun untuk masing-masing Desa Pakramaan? Bukan saya tidak paham peran dan fungsi Desa Pakramaan. Tetapi, seiring naiknya pendapatan kita, kita juga naikkan bantuan untuk Desa Pakramaan dari awalnya Rp 55 juta dan sekarang Rp 225 juta,” ujar Pastika.

Lebih jauh, Gubernur Pastika juga merasa perlu mempertanyakan apa saja yang bisa dikomentari atau tidak terkait perhelatan Pemilukada, sehingga saat ada pertanyaan serupa dari masyarakat, dia bisa mengambil sikap tegas.

“Ini penting, pertanyaan seperti ini akan terus datang kepada saya selaku pimpinan daerah. Nah, saat ada pertanyaan serupa, akan saya jawab apa tidak, dan boleh apa tidak saya jawab, ini perlu juga saya tanya. Karena kan bisa saja yang di sebelah menyampaikan pernyataan program yang keliru, dan ketika ada pertanyaan, saya merasa itu salah, boleh tidak saya jawab itu, saya taat aja pokoknya,” ujar Pastika.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia mengapresiasi tindakan Gubernur Pastika secara langsung untuk memberikan klarifikasi. “Belum ada sebelumnya lembaga atau perorangan yang bertindak seperti ini terkait surat yang kami kirimkan. Hal seperti inilah yang kami harapkan,” ujar Rudia.

Terkait surat sebelumnya yang disampaikan Bawaslu kepada Gubernur Pastika, menurut dia, merupakan bentuk tugas dan tanggungjawab Bawaslu dalam rangka pencegahan dan penindakan.

“Surat yang kami kirim merupakan surat kesekian di antara surat-surat serupa yang kami kirim ke lembaga-lembaga terkait sebagai bentuk cegah dini,” ujarnya seraya menjelaskan surat tersebut berawal dari adanya surat dari tim kuasa hukum paslon IB Rai Mantra – Ketut Sudikerta.

Atas adanya surat tersebut, Bawaslu mengimbau agar Gubernur Pastika lebih berhati-hati saat menanggapi atau mengomentari visi-misi paslon. “Jabatan Pejabat Negara sesuai aturan itu melekat, dibatasi hanya untuk kepentingan publik, kecuali menjadi juru kampanye, itu harus cuti dan di luar tanggungan negara. Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam memberikan tanggapan program paslon agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di mata masyarakat,” imbuhnya.

Dia menyatakan tanggapan yang sebelumnya disampaikan Gubernur Pastika belum terindikasi menyalahi, “Terima kasih selama ini Bapak Gubernur sudah menunjukkan kenegarawanannya. Dan, sejauh ini kami tidak melihat ada indikasi ke arah sana. Hal-hal yang disampaikan dalam tanggapan tersebut semuanya masih normatif,” pungkas Rudia. (*/Sir)