Tangani Pasien COVID-19, Pemprov Bali Gandeng FK Udayana

oleh
Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan Pemerintah Provinsi Bali telah menjalin kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan beberapa universitas lainnya di Bali untuk turut mengerahkan SDM tenaga kesehatan guna membantu penanganan pasien di RSUP Sanglah.


Terkait alat kesehatan dan alat pelindung diri, menurut Made Indra, Pemprov Bali juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit yang ada di Bali, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut terus dilakukan.

“Pemprov juga telah melakukan berbagai upaya pemenuhan, termasuk meminta bantuan dari pemerintah pusat. Namun, memang diakui terjadi kelangkaan APD dan Alkes yang tidak hanya terjadi di Bali. Untuk itu, Pemprov Bali akan terus melakukan upaya pemenuhan,” kata Made Indra, yang juga menjabat Sekda Provinsi Bali, Minggu (22/3/2020).

Terkait peta persebaran COVID-19, sampai saat ini kasus yang terjadi di Bali berbeda dengan kasus yang terjadi di luar Bali. Di Bali, menurut Indra, tidak terjadi transmisi lokal penyebaran virus dimana data PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang ada di Bali sebagain besar adalah warga negara asing.

“Untuk itu, Tim Satgas belum bisa menentukan titik teritorialnya,” katanya.

Guna mencegah penyebaran COVID-19, Pemprov Bali juga menutup tempat-tempat hiburan dan lokalisasi seperti tercantum dalam Intruksi Gubernur Bali. Penutupan tempat-tempat hiburan ini menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota yang memiliki kewenang atas wilayahnya masing-masing.

Selain menurup tempat-tempat hiburan, Gubernur Bali juga menginstruksikan pembatasan dalam melakukan upacara melasti atau upacara lainnya yang melibatkan keramaian. “Untuk itu, masyarakat yang belum mematuhi maka dimohon untuk mematuhi intruksi tersebut guna menanggulangi penyebaran virus Corona,” katanya.

Indra mengatakan penanganan COVID-19 ini merupakan kegiatan di luar anggaran yang telah dianggarkan oleh Pemprov Bali. Namun, dalam setiap APBD terdapat anggaran tidak terduga, dimana jumlah anggaran tidak terduga tahun 2020 adalah sebesar Rp 15 miliar.

“Untuk itu, sesuai dengan regulasi yang ada, maka dalam penanganan kasus ini, Pemprov Bali menggunakan anggaran tersebut. Jika anggaran tersebut kurang dan situasi semakin darurat, maka Pemda dapat me-reschdule, bahkan meniadakan kegiatan lainnya,” papar Made Indra. (*)