Sudah Jadi Tersangka, Polda Bali Belum Tahan Ketut Sudikerta

oleh
Direskrimsus Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho memberi keterangan pers terkait kasus yang Ketut Sudikerta di Mapolda Bali. (Foto: Val)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com  –Ditreskrimsus Polda Bali hingga hari ini belum menahan Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta. Padahal, mantan Wakil Gubernur Bali itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan, pemalsuan dokumen, pencucian, dan penggelapan senilai Rp 150 miliar.

“Sejauh ini Sudikerta sudah dua kali diperiksa. Yang bersangkutan akan diperiksa lagi nanti,” kata Direskrimsus Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho kepada awak media di Mapolda Bali, Senin siang (3/12/2018).

Meski demikian, Yuliar Kus Nugroho mengatakan pihaknya belum bisa menentukan kapan Sudikerta ditahan. Pasalnya, polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut.

Namun, Kombes Yuliar membenarkan penyidik telah mencekal eks Wakil Gubernur Bali ini sejak penetapan tersangka pada Jumat lalu (30/11/2018).

Selama pencekalan, eks pejabat yang akrab disapa Tommy Sudikerta ini tidak diperbolehkan berpergian ke luar Bali.

“Kami sudah mulai melakukan pencekalan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kombes Yuliar Kus Nugroho.

Sebelumnya diberitakan, Togar Situmorang selaku kuasa hukum Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018 itu menyatakan pihaknya belum menerima secara resmi surat penetapan tersangka tersebut.

“Sampai saat ini, kami sebagai kuasa hukum Ketut Sudikerta belum mendapatkan info langsung dari pihak kepolisian. Atau kami belum mendapat secara resmi surat penetapan tersangka  I Ketut Sudikerta,” kata Togar di hadapan awak media saat menggelar jumpa pers di Warung Kedaton, Jalan Merdeka, Denpasar, Sabtu siang (1/12/2018).

Padahal, pemberitaan tentang  Ketut Sudikerta ditetapkan jadi tersangka sudah ramai beredar di media cetak maupun online. Meski demikian, Tigor menyatakan kliennya akan bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri.  “Kami masih menunggu kapan bisa menerima surat penetapan tersangka,” tegasnya.

Jika sudah resmi menerima surat penetapan tersangka terhadap Sudikerta, Tigor menambahkan, tim kuasa hukum akan melakukan konsolidasi.

“Dengan adanya penetapan tersangka yang dilakukan pihak penyidik Krimsus Polda Bali, kami dari kuasa hukum menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga penetapan Pak Ketut Sudikerta ini betul-betul dilandasi satu pekerjaan yang profesional, sehingga kedepannya tidak ada permasalahan lain,” ungkapnya.

Tigor juga menegaskan pihaknya tetap menghormati dan menjalankan apa yang memang disyaratkan oleh Undang-Undang. “Dalam arti, jika ada surat panggilan, maka klien kami akan kooperatif. Tidak akan melarikan diri, bahkan menghilangkan barang bukti yang sifatnya subjektif,” tegasnya.

Seperti diberitakan sejumlah media cetak dan online, Ditreskrimsus Polda Bali menetapkan Ketut Sudikerta sebagai tersangka terkait kasus dugaan perkara penipuan dan penggelapan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 150 miliar.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, ini dilaporkan perusahaan raksasa Maspion Group.

Selain Ketua DPD Partai Golkar Bali tersebut, ada beberapa terlapor lainnya yang masih berstatus saksi, termasuk istri Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini.

Penetapan tersangka Sudikerta berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Subdit II Dit Reskrimsus Polda Bali pada Jumat (30/11/2018).

Dalam SP2HP tersebut menyatakan terhitung sejak Jumat (30/11/2018), Ketut Sudikerta telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Dalam surat yang ditandatangani Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda Bali AKBP Agung Kanigoro Nusantoro ini juga berisi pasal sangkaan untuk Caleg DPR RI Dapil Bali ini.

Di antaranya Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KHUP tentang pidana penipuan dan penggelapan, Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Surat penetapan tersangka Sudikerta ini sempat ditunjukkan tim kuasa hukum pelapor di Polda Bali, Jumat sore. Foto surat penetapan tersangka ini kemudian ramai beredar di kalangan wartawan dan menjadi pemberitan utama media-media di Bali.

Togar menyayangkan surat penetapan tersangka tersebut justru beredar di media massa. “Bukan penetapan tersangka yang langsung diberitahukan pihak kepolisian atau yang memang kami peroleh secara fisik selaku kuasa hukum  Ketut Sudikerta. Maka itu, sangat kami sayangkan, kenapa harus beredar di media massa,” ujarnya. (Val)