Sosialisasi KKP, Kades dan Bendesa Adat di Karangasem Keluhkan Pungli

oleh
Sosialisasi program konservasi desa penyangga Kawasan Konservasi Perairan di Villa Taman Ujung, Karangasem, Senin (25/6/2018). (Foto: Stw)
banner 300250

Karangasem, suarabali.com – Concervation International Indonesia (CII) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bali mengundang sembilan desa penyangga KKP (Kawasan Konservasi Perairan) untuk ikut  mendukung program konservasi serta melaksanakan sosialisasi dan penandatangan MoU, Senin (25/6/2018).

Acara yang berlangsung di Villa Taman Ujung, Karangasem, ini menghadirkan perwakilan Kepala Desa dan Bendesa Adat di sembilan desa penyangga, di antaranya, Desa Padang Bai, Desa Antiga, Bendesa Aat Agentelu, Desa Sengkidu, Desa Nyuh Tebel, Desa Bugbug, Desa Seraya Timur,  Desa Seraya, Desa Bunutan, Desa Purwekerti, Desa Adat Culik serta kepala Desa Tulemben dan Bendesa Adat Tulemben beserta LSM Lingkungan Coral Reef Aliance.

Awalnya, kegiatan berlangsung, sesuai temanya, yaitu soaialisasi kawasan KKP serta pemaparan materi dari narasumber, Nengah Bagus Sugiarta dari DKP Bali bersama Iwan Dewantama dari CII. Namun, setelah pertemuan berlangsung sekitar 2 jam, topiknya justru mulai berubah. Beberapa Bendesa dari sembilan desa penyangga KKP malah menyampaikan unek-uneknya tentang masalah pungutan liar (pungli).

I Komang Oka, Bendesa Adat Sega, mengatakan desa adat sudah membuat semacam Perarem sebagai dasar melakukan pungutan. Namun, kata dia, tetap saja di katagorikan pungli. “Padahal, Desa Pakraman sendiri diminta ikut mendukung gagasan. Sedangkan ketika membuat terobosan dianggap melanggar hukum, bahkan bisa dilanjutkan ke ranah hukum jika tetap dilakukan,” katanya.

Keluhan serupa diungkapkan Bendesa Adat Culik, Gede Degeng. Menurut dia, pungutan dilakukan berdasarkan perarem. Namun, akibat pungutan itu, pihaknya sampai dipanggil Polda Bali. “Kami termasuk sebagai desa penyangga. Lalu, apa yang harus kami lakukan jika pungutan berdasarkan perarem tetap dianggap pungli,” ujarnya.

Meski demikian, pihak desa adat yang mengeluhkan masalah ini tidak menuntut jawaban. Mereka lebih menyuarakan kendala yang selama ini terjadi.

Di sisi lain, dalam kegiatan tersebut dibuat berita acara kesepakatan dukungan terhadap KKP antara Bendesa Adat dan Perbekel penyangga terkait pembentukan KKP Karangasem yang sudah digagas cukup lama.

Menurut Bagus Sugiarta, lamanya proses tersebut akibat terkendala beberapa hal. Untuk mengatasi kendala itu, diperlukan adanya aturan tata kelola laut. “Nah, dengan adanya UU terbaru dimana kewenangan sebelumnya ada di kabupaten, sekarang ada di Provinsi Bali. Hanya saja, kami juga belum bisa mengeluarkan ijin serta memberikan sanksi kalau ada pelanggaran. Karena itu, penting untuk dibuatkan Perda sebagai regulasinya,” ungkapnya.

Menurut dia, Desa Pakraman wajib dilibatkan, karena Desa Adat merupakan bagian dari kearifan lokal. Provinsi Bali sudah merancang pembentukan UPT KKP Bali yang akan mengelola KKP di seluruh Bali. “Pembentukan UPT ini menggunakan Pergub yang saat ini masih dalam proses,” katanya.

Sementara pihak CII mengatakan ada tiga blok utama KKP di Karangasem, yaitu Blok Tulemben, Blok Amed-Seraya yang berada di tiga desa yakni Seraya, Purwakerti, dan Bunutan, serta Blok Candidasa-Padang Bai yang berada di sepanjang wilayah lima desa. Sehingga, total ada sembilam desa penyangga KKP.

Melalui sosialisasi tersebut, pihak CII berharap agar para kades dan Bendesa Adat turut menyosialisasikan kepada warganya terkait KKP tersebut. Dalam KKP, ada beberapa zona. Dengam demikian, warga memahami apa saja yang bisa dilakukan dan apa yang dilarang di zona tersebut.

Zona inti, misalnya, dilarang melakukan kegiatan apapun seperti memancing atau kegiatan pariwisata. Di zona inti ini hanya untuk kegiatan penelitian dan merupakan pusat konservasi. Di Karangasem, zona inti ada di Gili Selang Seraya dan di depan Desa Bugbug. (Stw/Sir)