Sengketa Dua Suku, DPR Minta Pembangunan Korem di NTT Dibatalkan

oleh
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Kodam IX/Udayana membatalkan rencana pembangunan Komando Resort Militer (Korem) di wilayah Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia berharap Pangdam IX/Udayana meninjau ulang pemilihan lokasi yang tengah menjadi sengketa antara dua suku di NTT. Pasalnya, tanah Suku Paumere masih bermasalah dan diperebutkan antara dua suku.

“Sebagai anggota Dewan asal NTT, saya meminta Pangdam membatalkan rencana tersebut demi menghindari konflik horizontal dan mengalihkan pembangunan Korem ke wilayah lain yang tidak bermasalah,” ungkap Andreas saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan jajaran Kodam IX/Udayana di Denpasar, Rabu (12/12/2018).

Tanah yang hendak dihibahkan kepada TNI itu diklaim sebagai tanah Suku Paumere, sehingga tak semudah itu warga suku memindahtangankan tanpa sepengetahuan warga suku yang lain, mosalaki (tetua adat) dan kepala suku. Tanah Suku Paumere diklaim seluas 6.000 hektare meliputi Desa Kerirea, Sanggarhorho, dan sebagian Tiwerea.

Andreas menjelaskan berdasarkan informasi yang dia peroleh dari masyarakat sekitar bahwa orang yang menyerahkan tanah itu, yaitu Indra Hasan alias Mohamad Nasir sudah kalah di Mahkamah Agung.

“Ini harus jadi pertimbangan. TNI diharapkan ikut membantu menyelesaikan kisruh tanah adat, bukan malah terlibat dan terkesan membela salah satu pihak yang berkonflik,” pinta Andreas seperti dirilis dpr.go.id.

Usai memberikan pandangan, legislator PDI Perjuangan ini juga menyerahkan berkas kepada Kasdam IX/Udayana sebagai bukti-bukti yang terkait sengketa tanah Suku Paumere agar menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Senada dengan Andreas, anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir juga menyarankan kepada jajaran Kodam IX/Udayana agar membangun Korem di wilayah yang jelas status tanahnya. “Kalau ingin membangun Korem, jangan sampai meminta tanah ke masyarakat, tapi belilah tanah tersebut melalui uang negara untuk meminimalisir konflik,” tandasnya.

Legislator Partai Demokrat ini bisa memahami kesulitan TNI dalam membangun pertahanan teritorial jika tidak didukung anggaran yang memadai untuk menyiapkan lahan. Sementara pola mendapatkan lahan dari hibah masyarakat maupun Pemda seringkali terkendala sengketa kepemilikannya.

Dia juga menyoroti keberhasilan program Pembinaan Teritorial (Binter) dilihat dari kondisi keamanan sebuah wilayah. “Tolak ukur Binter tidak ada kerusuhan, keributan dan konflik di masyarakat,” ungkapnya.

Hal tersebut tentu menjadi kontradiktif dengan realitas di lapangan jika rencana pembangunan Korem justru memicu terjadinya konflik antar suku akibat sengketa tanah yang belum selesai, pungkasnya. (*)