Satpol PP akan Tutup Usaha Tahu yang Mencemari Lingkungan

oleh
Satpol PP Kecamatan Denpasar Barat melakukan sidak ke tempat pembuatan tahu di Jalan Resi Muka Barat VIII No.10, Desa Tegal Kerta, Denpasar. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Satpol PP Kecamatan Denpasar Barat melakukan sidak ke tempat pembuatan tahu di Jalan Resi Muka Barat VIII No.10, Desa Tegal Kerta. Sidak ini dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat tentang adanya pembuangan limbah yang mengganggu lingkungan.

“Kami langsung melakukan sidak terhadap keberadaan usaha tahu tersebut,” kata Kata Kasi Ketertiban dan Kebersihan Kecamatan Denpasar Barat, I Gusti Ketut Arya Wirawan, Rabu (10/10/2018).

Menurut dia, pada awalnya pihaknya ingin melakukan pembinaan terhadap usaha tahu ini. Namun, melakukan sidak pihaknya mengetahui usaha tahu milik Robiun itu sudah mendapatkan surat peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar tertanggal 2 Agustus 2018. Dalam surat peringatan tersebut telah ditetapkan usaha tahu itu telah mengganggu lingkungan melalui limbah yang dihasilkan.

Terkait hal tersebut, Satpol PP Kecamatan Denpasar Barat akan memanggil pemilik tahu serta berkoordinasi dengan Satpol PP induk untuk melakukan penutupan terhadap usaha tersebut.

“Kami hanya sebatas melakukan pengawasan dan pembinaan. Sedangkan untuk penegakkan dan penindakkan dilakukan Satpol PP induk. Untuk itu akan segera kami laporkan,” ujarnya.

Sementara Camat Denpasar Barat AAN Made Wijaya menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Tujuannya, agar masyarakat yang melakukan usaha benar-benar mematuhi aturan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

“Kami pada prinsipnya sangat mendukung usaha kecil seperti usaha tahu. Namun, masyarakat harus juga mematuhi aturan dengan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan,” ujarnya.

Terkait usaha tahu yang mengganggu lingkungan, Wijaya berharap agar segera ditutup. Pengusaha tahu, kata dia, jangan hanya memikirkan keuntungan tanpa memperdulikan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, dia berharap Satpol PP sebagai penegak perda segera menutup usaha tersebut. “Ini untuk mencegah terjadinya dampak pencemaran lingkungan yang lebih luas,” ungkapnya.

Selain itu, Wijaya juga mengimbau masyarakat agar membantu mengawasi usaha-usaha yang ada di lingkungan masing-masing. Jika ada usaha yang menimbulkan permasalahan agar segera dilaporkan ke pihak kecamatan untuk dilakukan pengawasan.

“Peran masyarakat untuk pengawasan terhadap usaha kecil sangat peting, karena sangat membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan aturan,” ujarnya. (*)