Salah Memahami Larangan Ngaben, Banyak Jenazah Dititipkan di RS

oleh
Gubernur Bali Wayan Koster. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali melalui keputusan Pesamuhan Madya Nomor 01/PESAMUHAN-MADYA/PHDI-BALI/VIII/2018 memutuskan bahwa masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan atiwa-tiwa atau upacara pengabenan terhitung tanggal 20 Januari hingga 4 April 2019. Hal ini terkait dengan Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih.

Dalam keputusan PHDI itu juga diatur, apabila ada yang meninggal pada tanggal tersebut, maka diperbolehkan mekinsan di pertiwi dilakukan pada malam hari, tetapi tidak mendapatkan tirta pengentas. Selanjutnya, apabila yang meninggal adalah sulinggih (dwijati), pemangku atau mereka yang menurut dresta tidak boleh dipendem (secepatnya dikremasi) dan juga diperkenankan untuk “ngelelet sawa”. Bagi yang masih berstatus walaka, tidak sampai munggah tumpang salu. Sedangkan bagi sulinggih (dwijati) dapat dilanjutkan sampai munggah salu.

Selain itu, bila memiliki jenazah atau “layon” yang belum diaben, agar nunas Tirtha Pemarisudha dari Pura Dalem Puri Besakih yang sebelumnya sudah dibagikan kepada seluruh umat Hindu di Bali, kemudian dipercikkan ke jenazah dengan terlebih dahulu menghaturkan upacara. Sementara umat Hindu yang berada di luar Bali dapat melaksanakan Yasa Kerti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat yang salah persepsi atau belum mengetahui secara jelas terkait isi hasil keputusan Pesamuhan Madya PHDI Provinsi Bali tersebut. Banyak masyarakat memaknainya dengan tidak melaksanakan prosesi penguburan dan justru menitipkan jenazah di rumah sakit (RS). Sehingga, banyak RS yang mengalami overload akibat meningkatnya penitipan jenazah tak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki.

Hal itu terungkap saat Gubernur Bali Wayan Koster menggelar rapat dengan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dan PHDI Provinsi Bali terkait penanganan “layon” atau jenazah yang banyak dititipkan di RS. Rapat ini digelar di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (19/3/2019).

Terkait hal itu, Koster berharap agar masyarakat dapat mengikuti keputusan yang telah dikeluarkan oleh PHDI. Koster mengaku tidak memiliki kewenangan lebih dalam untuk mengambil keputusan terkait dengan keputusan yang telah ditetapkan melalui Pesamuan Madya. Namun demikian, Koster juga mendukung penuh apa yang menjadi keputusan PHDI terkait dengan pelaksanaan Karya Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih.

“Saya sebagai subernur tidak punya kewenangan untuk mengambil tindakan terkait hal ini. Yang punya kewenangan itu PHDI dan MUDP. Pertemuan ini dalam rangka mencarikan jalan keluar terkait masalah yang terjadi. Apa yang telah diputuskan harus kita laksanakan. Kita harus tahu apa isi dari keputusan itu agar tidak salah persepsi dan menjadi masalah, sehingga mengganggu pelaksanaan karya di Pura Besakih,” ujarnya.

Menurut Koster, permasalahan yang terjadi saat ini sejatinya telah diatur dalam keputusan PHDI. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengikuti. Untuk itu, dia berharap agar semua pihak bisa melaksanakan keputusan dengan baik, sehingga permasalahan ini tidak berkelanjutan.

Hal senada disampaikan Ketua MUDP Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha. Dia mengimbau masyarakat untuk tidak menitipkan “layon” di rumah sakit. Seharusnya, menurut dia, jenazah dihormati dan ditempatkan dengan baik.

“Tapi yang sekarang terjadi, banyak jenazah begitu saja ditempatkan di rumah sakit. Kalau tidak segera dilakukan upacara, kan cukup lama jadinya sebel (berduka).  Selain itu, juga tidak bisa mengikuti prosesi Karya Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih yang dilaksanakan setiap 10 tahun,” ungkapnya.

Jero Gede Suwena Putus Upadesha menambahkan, sebenarnya jenazah yang meninggal saat upacara Panca Wali Krama bisa dikuburkan seperti biasa (mekinsan dipertiwi) atau mekinsan digeni. Sesuai dengan aturan yang ada, maka jenazahnya bisa dipendam (dikubur).

“Jenazah itu bisa dikuburkan setelah matahari terbenam atau dikuburkan secara diam-diam. Ini berlaku untuk orang biasa. Sementara untuk orang-orang suci seperti pedanda dan pemangku, maka bisa mekinsan digeni. Masyarakat atau umat Hindu seharusnya paham bahwa mependem (dikubur) atau mekinsan digeni itu bukan upacara ngaben. Yang dilarang itu hanya ngaben. Ini harus dipahami,” imbuhnya.

Sementara Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana mengatakan terjadi kesalapahaman umat Hindu soal jenazah yang dititipkan di rumah sakit di Bali selama ini, sehingga mengakibatkan overload di beberapa rumah sakit. Dia menyayangkan penitipan jenazah di rumah sakit, karena seakan malah mengabaikan orang yang sudah meninggal.

“Ini terjadi kesalahpahaman oleh umat Hindu. Yang tidak diperbolehkan itu ngaben, kalau mekinsan di pertiwi atau digeni boleh. Ini ada salah paham, sehingga jenazah keluarga yang ditinggalkan dititipkan di rumah sakit. Ini tidak benar,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta masyarakat yang menitipkan jenazah di rumah sakit agar segera mengabil jenazah itu untuk dikuburkan atau mekinsan digeni. (*)