RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dibahas Usai Pemilu 2019

oleh
Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Hingga kini, DPR belum membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Namun, Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR sudah dibentuk untuk membahas RUU tersebut. Kemungkinan besar RUU PKS akan dibahas setelah Pemilu 2019.

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan panja pemerintah satu kali dan beberapa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak dan lembaga. RUU tersebut sudah masuk ke Komisi VIII sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, pembahasannya harus menunggu antrean RUU lainnya yang masuk lebih awal, seperti RUU Praktik Pekerja Sosial (RUU Peksos),” kata anggota Komisi VIII DPR, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo, dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Progress RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Sara, sapaan akrab Rahayu, menyatakan draf RUU PKS yang selama ini tersebar adalah draf awal yang diajukan oleh lembaga dan masyarakat, dan belum dari DPR RI. “Belum ada sama sekali masukan-masukan dari fraksi-fraksi maupun pembahasan tentang Daftar Inventaris Masalah (DIM),” tegas legislator Partai Gerindra ini.

Sehingga, semua masukan dari masyarakat masih sangat bisa diterima dan ditampung melalui fraksi-fraksi yang ada. “Jadi, yang merancang (RUU ini) adalah lembaga negara bersama dengan masyarakat melalui Forum Pengadaan Layanan yang mereka adalah pendamping dari korban kekerasan seksual di seluruh Indonesia,” tutur Sara.

Sara menuturkan, pihaknya tidak ingin pasal per pasal dalam RUU PKS menjadi multitafsir. Sehingga menurut dia, dalam pembahasan RUU ini amat memerlukan masukan dari banyak pihak dan diteliti secara cermat setiap kata yang ada dalam setiap pasalnya.

“Kita tidak ingin menciptakan undang-undang yang multitafsir, ini tantangan ke depan. Kita semua sangat mengerti bahasa, tapi kadang kita harus mencari kata yang tepat karena banyak bahasa asing yang tidak bisa diterjemahkan ke Bahasa Indonesia,” katanya.

Sementara Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei yang hadir dalam diskusi itu memberikan harapannya agar RUU ini bisa segera dibahas untuk menjadi payung hukum kejahatan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini. Mengingat, kasus kekerasan seksual memiiliki dampak trauma yang lebih lama bagi korbannya dibanding kasus kejahatan lainnya.

“Pada prinsipnya saya berharap agar RUU ini bisa segera dibahas. Sehingga menjadi payung hukum bagi tindak kekerasan seksual,” harapnya. (*)