Restrukturisasi KUMKM di Daerah Terdampak Bencana

oleh
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik (paling kanan). (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berkoordinasi dengan Otorias Jasa Keuangan (OJK) untuk merestrukturisasi pinjaman usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) yang terdampak bencana di daerah.

Melalui keterangan tertulisnya,

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik mengatakan kewenangan restrukturisasi kredit KUMKM atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) berada pada OJK.

“Kemenkop hanya mengajak berkoordinasi dengan OJK untuk menangani nasib KUMKM di wilayah bencana. Karena jumlah yang terdampak bencana sangat banyak, kita mengimbau ada perlakuan khusus bagi mereka dan ada kebijakan bersifat nasional,” ujar Damanik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/1/2019).

Perlakuan terhadap KUMKM terdampak bencana juga diserahkan kepada masing-masing bank atau lembaga keuangan, khususnya yang berfungsi sebagai penyalur KUR. Langkah restrukturisasi yang mungkin dilakukan dapat berupa perpanjangan masa kredit atau pengurangan suku bunga kredit. OJK pun bisa membolehkan bank untuk memberikan kredit baru bagi KUMKM yang terdampak bencana.

Berdasarkan data Kemenkop, ada 24.955 unit debitur KUR di Provinsi Bali dengan outstanding Rp 2,2 triliun dan telah direstrukturisasi sebanyak 84 debitur dengan outstanding Rp 61 miliar. Sementara di NTB,  12.214 unit debitur KUR dengan outstanding Rp 227 miliar dan telah direstrukturisasi sebanyak 6.365 debitur dengan outstanding Rp 107,9 miliar. Terdapat pula 11.682 unit debitur non KUR dengan outstanding Rp1,17 triliun dan telah direstrukturisasi sebanyak 4,457 unit dengan outstanding Rp 634,6 miliar.

Ada pula debitur KUR sejumlah 57.443 unit di Sulteng dengan outstanding Rp 1,32 triliun dan telah direstrukturisasi sebanyak 9.805 debitur dengan outstanding Rp 283,3 miliar. Sedangkan jumlah debitur non KUR sebanyak 43.467 unit dengan outstanding Rp 3,82 triliun dan telah direstrukturisasi sebanyak 12.520 unit dengan outstanding Rp 2,38 triliun.

Sementara di Banten, terdapat debitur KUR sejumlah 1.077 unit dengan outstanding Rp 16,3 miliar. Sedangkan jumlah debitur non KUR sebanyak 411 unit dengan outstanding Rp 39,4 miliar. Terdapat 82 unit debitur KUR di Lampung dengan outstanding Rp 2,9 miliar dan debitur non KUR sebanyak 99 unit dengan outstanding Rp 6 miliar.

Kemenkop juga telah merealisasikan penanganan dampak bencana pada 2018 dengan memberikan bantuan sebesar Rp 450 juta kepada 100 KUKM yang terdampak di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun, Provinsi Aceh.

Sementara berbagai kegiatan bimbingan teknis digelar Kemenkop di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni pelatihan anyaman ketak bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan pembuatan dodol bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan gula dan dodol bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan ubi dan pisang bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan jambu mete dan keripik pisang bagi 30 UMK, serta motivasi usaha bagi 50 UMK.

Damanik mengatakan pihaknya telah memiliki Rencana Aksi Tahun 2019 dengan memberikan bantuan pemerintah melalui aneka program seperti pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pascabencana sebesar Rp 1,5 miliar.

Dana tersebut disalurkan masing-masing senilai Rp 750 juta kepada 150 KUMKM di NTB dan 150 KUMKM di Sulteng. Sedangkan anggaran sebesar Rp 1,05 mliar akan disalurkan bagi para wirausaha pemula (WP) dengan rincian Rp 700 juta untuk 105 WP di NTB dan Rp 350 juta untuk 35 WP di Sulteng. (*)