Rapat Anggaran Penanganan COVID-19 di Rote Ndao Langgar Tatib DPRD

oleh
Foto Ilustrasi. Suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Rote Ndao di Gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao pada 10 Desember 2019. (Ist)
banner 300250

Rote Ndao, suarabali.com – Polemik ‘rapat ilegal’ yang diadakan dua pimpinan DPRD Rote Ndao dengan pihak Pemkab Rote Ndao terkait dana anggaran penanganan pencegahan pandemi virus Corona atau COVID-19 terus bergulir. Rapat tersebut diadakan di ruang kerja Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila pada Jumat (3/4/2020) siang.


Sejumlah anggota DPRD Rote Ndao menyampaikan pandangannya terkait keabsahan rapat tersebut. Satu di antaranya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Paulus Henukh. Sebelumnya, menurut dia, undangan yang diterima anggota DPRD adalah rapat paripurna. Namun, lantaran peserta rapat yang hadir tidak memenuhi kuorum, sehingga Ketua DPRD Rote Ndao mengubah agenda rapat tersebut menjadi rapat kerja.

“Jadi, teman-teman (anggota DPRD) yang menyatakan rapat itu ilegal, karena memang agendanya tidak ada rapat kerja, tapi rapat paripurna,” kata Paulus Henukh dalam wawancara melalui telepon, Rabu (8/4/2020).

Sesuai dengan PP No.12 Tahun 2018 dan Tatib DPRD, kata Paulus, jika peserta rapat paripurna yang hadir tidak memenuhi kuorum, seharusnya anggota DPRD diundang kembali untuk agenda rapat paripurna berikutnya.

“Karena tanpa ada undangan rapat kerja, teman-teman anggota Dewan yang hadir waktu itu ada 8 orang. Kebetulan saya sendiri sebagai Wakil Ketua DPRD sedang ada tugas penting di Kupang. Jadi, saya tidak ikut rapat itu,” katanya.

Lantaran rapat kerja tersebut menyalahi mekanisme dan peraturan pemerintah, termasuk Tatib DPRD, menurut Pulus, maka hasil rapat kerja tersebut tidak perlu dikomentari lagi. “Saya tidak tertarik untuk membicarakan hasilnya. Saya bicara untuk undangan rapat paripurna, karena tidak ada undangan untuk rapat kerja,” tegasnya.

Paulus juga menepis tudingan sebagian kalangan bahwa anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat kerja tersebut seolah-olah tidak mendukung pengadaan dana penangangan COVID-19 di Rote Ndao. “Anggapan itu tidak benar. Yang dipersoalkan teman-teman mekanismenya tidak sesuai peraturan yang berlaku. Jadi bukan sekadar legal atau ilegal rapat itu, cuma kita bicara prosedur. Aturan di negara ini harus kita patuhi, baik dalam keadaan darurat maupun keadaan normal, semua punya mekanisme,” katanya.

Selain itu, Paulus juga mejelaskan, APBD Rote Ndao tahun 2020 tidak menggunakan payung hukum Peraturan Daerah (Perda), tetapi menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Itu sebabnya, menurut dia, langkah Bupati Rote Ndao yang meminta persetujuan DPRD terhadap perubahan APBD tidak tepat, karena payung hukum APBD Rote Ndao tahun 2020 menggunakan Perkada.

“Kalau perubahan anggaran dalam APBD sesuai surat Bupati yang meminta DPRD menyetujui sejumlah anggaran kurang lebih Rp 20 miliar. Kalau kemudian mereka melakukan perubahan Perkada terkait APBD, maka logikanya tidak masuk. Sebab, Perkada bukan produknya DPRD,” papar Paulus.

Sebenarnya, dalam keadaan darurat seperti pandemi COVID-19 saat ini, menurut Paulus, peraturan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah menggunakan anggaran, termasuk dana SILPA Un-audit. Pemda juga berhak melakukan perhitungan terhadap anggaran-anggaran yang tidak ada dalam APBD.

“Setelah menggunakan anggaran dalam keadaan darurat, pemerintah daerah boleh mengajukan ke DPRD untuk dibahas dalam APBD Perubahan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRD Rote Ndao memprotes rapat kerja yang dilakukan dua orang pimpinan DPRD dan beberapa anggota Dewan bersama pihak Pemkab Rote Ndao terkait penggunaan APBD yang mendahului Perubahan.

Mereka mengaku tidak pernah diundamg untuk mengikuti rapat kerja yang digelar di ruang kerja Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila pada Jumat (3/4/2020).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Rote Ndao Adrianus mengatakan rapat kerja tersebut ilegal. Menurut dia, setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut juga merupakan keputusan yang ilegal.

“Saya sendiri tidak pernah tahu kalau ada rapat kerja. Saya datang ke Kantor DPRD guna menghadiri rapat paripurna sesuai dengan surat undangan yang saya terima. Namun, saat sampai di ruang rapat paripurna, saya tidak melihat satupun anggota DPRD di ruangan tersebut,” katanya seperti dikutip dari beritantt.com. (Tjg/Sir)