Raja dan Sultan Nusantara Dukung Tokoh Lampung Ini Jadi Pimpinan KPK

oleh
Staf Ahli Kapolri yang juga Perdana Menteri Kerajaan Sekala Brak Lampung Irjen Pol. Ike Edwin menjadi pembicara dalam seminar tentang pemberantasan korupsi yang digelar Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (25/6/2019). (Foto: Tjg)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Sejumlah raja dan sultan di Nuasantara mendukung langkah Perdana Menteri Kerajaan Sekala Brak Lampung Irjen Pol. Ike Edwin mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Anti Korupsi (KPK) periode 2014-2023.

Mereka menilai tokoh Lampung tersebut merupakan sosok yang ideal memimpin KPK, karena sesuai dengan latar belakangnya sebagai aparat penegak hukum yang berpengalaman dalam pemberantasan korupsi.

Para raja dan sultan tersebut menyampaikan dukungan tersebut di sela-sela acara halalbihalal Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019) malam. Para raja dan sultan yang menghadiri pertemuan ini mengenakan pakaian tradisional daerah masing-masing.

Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat mengaku senang dan mendukung Irjen Pol. Ike Edwin menjadi calon pimpinan (Capim) KPK. “Kami mendukung karena itu sesuai bidang dan kemampuannya, apalagi untuk kebaikan negara dan bangsa,” kata Arief kepada wartawan.

Hingga kini, menurut Sultan Cirebon ini, kasus korupsi masih marak dan hampir terjadi di semua lini. Itu sebabnya, KPK membutuhkan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah teruji di bidang pemberantasan korupsi. “Masih banyak yang harus kita perbaiki,” ungkapnya.

Sebagai Perdana Menteri Kerajaan Sekala Brak Lampung, Arief yakin Ike Edwin akan mampu meningkatkan kinerja KPK. “Tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan budaya dan adat istiadat,” katanya.

Dukungan serupa juga diungkapkan oleh Sultan Indra Rahim Syah Daulat Sultan Muhammad Syah.Dia menilai Ike Edwin sebagai generasi penerus raja di Lampung mempunyai kapasitas dan integritas untuk memimpin KPK periode 2019-2013.

“Dia tidak akan berani bernbuat macam-macam, karena akan mempertaruhkan marwah leluhur dan keratonnya. Karena itu, Pak Ike perlu diberi kesempatan memimpin KPK,” ujarnya.

Sementara Teuku Rafly dari Kerajaan Samalanga Bireun, Aceh, menilai pemberantasan korupsi tidak harus melalui pendekatan hukum. Menurut dia, pendekatan budaya juga sangat penting dilakukan untuk mencegah perbuatan korupsi. “Indonesia bisa bersatu karena budaya,” katanya.

Kedepannya, dia berharap pemerintah lebih memperhatikan pembagunan karakter bangsa yang beralaskan kebudayaan. “Rata-rata budaya di Indonesia sumbernya dari keraton dan Pak Ike itu lahir dari keluarga keraton (kerajaan),” tuturnya.

Motivasi serupa juga disampaikan oleh Dr. Jonner Rambe, SE, MM.  Tokoh bergelar Ompu Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon dari Tapanuli Selatan ini mengaku bangga dan mendukung jika ada figur dari kalangan raja dan sultan yang mencalonkan diri jadi pimpinan KPK. “Raja dan sultan itu sangat perduli dengan budaya dan adat istiadat,” katanya.

Itu sebabnya, kata Jonner, sosok Ike Edwin dari kalangan kerajaan layak dipertimbangkan memimpin lembaga antirasuah itu. Dia yakin jenderal yang pernah menjabat Dirtipikor Mabes Polri dapat memberikan metode baru  penanganan korupsi di KPK, terutama dalam hal pencegahan korupsi.

“Setahu saya, Pak Ike itu memilik track record  yang sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Seingat saya, kasus korupsi pajak Gayus Tambunan berhasil diungkap saat Pak Ike menjabat Dirtipikor Mabes Polri,” katanya.  (TIM)