Putri Koster Minta Stop Diskriminasi ODHA, Ini Alasannya

oleh
Putri Suastini Koster. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster mengajak masyarakat untuk berhenti memberikan stigma negatif dan diskriminatif terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Sebab, mereka juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya sebagai warga negara.

Putri Suastini menegaskan hal itu dalam acara diskusi publik bertema ‘Mengintensifkan Upaya Mendapatkan Hak Asasi bagi Pengidap HIV/AIDS (ODHA)’ di ruang rapat Praja Sabha, Denpasar, Kamis (23/5/2019). Diskusi ini digelar terkait peringatan Malam Perenungan AIDS Nusantara (MRAN).

“Para ODHA bukanlah monster yang harus kita takuti. Mereka hanya sakit karena kekebalan tubuh mereka hilang. Jadi, bagaimana caranya agar masyarakat bisa membuka diri dengan mereka. Mereka juga bisa terbuka mengatakan jika mereka sakit AIDS seperti penderita penyakit lainnya bisa bilang, saya lho kena kanker, dan lainnya,” tegas pendamping orang nomor satu di Bali ini.

Dia melanjutkan, dalam mencari masalah sama seperti pohon. Jika daunnya kuning dan batangnya layu harus dicari akarnya untuk menghijaukan pohon itu kembali.

Nah, sama seperti kasus ini, jangan para ODHA-nya yang dipermasalahkan, tapi bagaimana kesadaran dan sikap kita menjauhi perilaku yang berpotensi kena penyakit itu,” imbuhnya.

Putri Suastini Koster mencontohkan, hubungan seks bebas dan pergaulan yang dekat dengan obat-obatan terlarang menggunakan jarum suntik berpotensi menyebabkan masyarakat terjangkit virus HIV/AIDS. “Maka perilaku itu yang kita hindari, jangan malah kita kucilkan terus para ODHA-nya,” tegasnya.

Bahkan untuk cakupan lebih luas, dia pun menganjurkan pemerintah dan para dokter bersinergi agar bisa menemukan obat menyembuhkan penyakit itu.

“Jadi setiap tahun kita bukan hanya bicara data, statistik atau bahkan seremonial untuk para pengidap HIV. Namun, kita lakukan tindakan nyata untuk stop pertumbuhan penyakit mematikan itu. Karena saya yakin Tuhan tidak akan mengirim penyakit tanpa obatnya,” tegasnya.

Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (cok Ace) bahwa angka pengidap HIV AIDS di Bali dari tahun 1987 sejak pertama kali ditemukan cukup fantastis, yaitu 21.018 dengan temuan berkisar 100-120 kasus per bulan.

“Estimasi nasional dari Kemenkes RI dinyatakan bahwa populasi risiko tinggi di Bali mencapai 26.000 orang. Jika temuan riil kasus ini dibagi estimasi nasional, maka cakupannya sudah mencapai 81%. Hal ini bisa diasumsikan bahwa minat masyarakat Bali untuk tes HIV sangatlah tinggi. Jika diuraikan lebih jauh, maka temuan kasus sekitar 2-4 orang perhari baik tes secara sukarela, maupun tes wajib,” jelasnya.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak bersinergi mengurangi bahkan menghentikan masalah ini. “Mulai dari pemerintah, amsyarakat, LSM hingga akademisi kita bahu-membahu agar pertumbuhan kasus bisa kita hentikan,” imbuhnya.

Mengenai upaya pemerintah merespon masalah tersebut, Cok Ace menjelaskan beberapa hal. Seperti dengan memperbanyak pusat-pusat layanan tes gratis di berbagai daerah di Bali.

Demikian pula terapi HIV dengan obat Anti Retroviral (ARV) sudah kita siapkan sebagai tindak lanjut pasca tes yang dilakukan. Semakin cepat diketahui status HIV seseorang maka semakin cepat pula orang tersebut mendapatkan pengobatan ARV. Dengan demikian akan meningkatkan kualitas hidup mereka sebagaimana layaknya kondisi orang normal tanpa HIV.

Merujuk kembali pada data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Cok Ace menambahkan ternyata bahwa puncak kasus terjadi di tahun 2015 yaitu sebanyak 2.529 terus mengalami penurunan menjadi 2.174 di tahun 2018. Hal itu sejalan dengan laporan dari Yayasan Kerti Praja menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan kasus sebesar 9,3% .

“Kita boleh berbangga bahwa kita sudah bekerja pada track yang benar dan ini merupakan prestasi yang patut saya hargai. Satu hal yang tidak boleh kita abaikan dalam penanggulangan AIDS ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif agar pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan secara harmonis dan produktif,” tandasnya.

Sementara untuk Malam Renungan AIDS Nusantara yang merupakan acara rutin tahunan akan diselenggarakan pada Jumat 24 Mei 2019 di Wantilan DPRD Prov Bali. Hal itu dilaporkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat TIA Kusuma Wardhani.

Acara yang menurutnya bertujuan untuk memberikan dukungan bagi para ODHA akan dihadiri oleh berbagai perwakilan ASN, unsur TNI/POLRI, legislatif, LSM, media, pelajar, aktivis AIDS dan penderita ODHA itu sendiri. (*)