Prabowo Teladan Umat, Tidak Etis Menyalahkan Media dan Jurnalis

oleh
Prabowo Subianto. (ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Koordinator Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Bali Nusa, Yatimul Ainun, menyayangkan pernyataan calon Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyalahkan media dan para jurnalis yang tidak memberitakan kegiatan Reuni 212 di Monas, Jakarta pada Minggu lalu (2/12/2018).

Menurut Ainun, Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin nasional dan saat ini menjadi calon Presiden RI. Kondisi tersebut jelas membuat sosok Prabowo adalah teladan bagi rakyat Indonesia.

“Prabowo adalah sosok negarawan bagi NKRI. Maka dari itu, dalam menyikapi fenomena apapun di negeriini, harus disikapi dengan sangat dewasa, cerdas, dan berlandaskan pada jiwa intelektual yang kuat,” kata pria yang juga menjabat Pemimpin Redaksi TIMES Indonesia, Rabu (5/12/2018).

Ainun mengatakan sosok pemimpin yang pertama dilihat oleh rakyat adalah apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan. Di tahun politik ini, kata dia, perilaku dan pernyataan, apalagi pernyataan kontroversial, yang keluar dari sosok siapapun, sangat rawan berakibat konflik dan akan memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Kritik yang disampaikan ke media atau ke jurnalis adalah hak individu dan siapapun bebas mengkritik sikap media dan jurnalis,” katanya.

Hal itu, jelas Ainun, termaktub dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 17 ayat 1 bahwa siapapun, termasuk Prabowo, berhak untuk melakukan pemantauan dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.

“Dalam pasal 17 ayat 2 juga disebutkan bahwa publik berhak menyampaikan  usulan  dan saran kepada  Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Itu peran serta masyarakat atas media,” kata pria berkacamata itu.

Namun, kata Ainun, harus dipahami juga oleh Prabowo bahwa media juga punya hak untuk menentukan kebijakan dalam konteks keredaksian, dimana sikap media itu diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Harus dipahami juga bahwa media juga memiliki hak dalam bersikap dan menentukan kebijakannya. Apakah akan menulis atau tidak. Termasuk kebijakan apakah akan menulis atau tidak Reuni 212,” katanya.

Lebih lanjut Ainun menyampaikan, jika Prabowo menyatakan semua media atau jurnalis tidak menulis acara Reuni 212, itu juga tidak benar. Sebab, tidak semua media tidak menulis berita Reuni 212. “Ada beberapa media yang menulis peristiwa yang bersejarah itu,” ujarnya.

Tidak semua jurnalis dan media mengabaikan tugasnya. Baik media cetak, televisi, radio, dan media online tetap menjalankan amanat UU Pers, menjadi pers nasional yang mempunyai fungsi sebagai media informasi,  pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Menurut Ainun, sangat tidak patut sosok calon Presiden yang menjadi teladan umat menilai sikap media dan jurnalis tidak profesional dan dikatakan antek penghancur NKRI.

Yang harus diingat, kata dia, jejak digital tidak bisa dibohongi. Sebelum mengomentari media dan jurnalis, kata dia, Prabowo seharusnya lebih dulu melihat jejak digital yang ada. “Banyak media yang menulis (memberitakan) Reuni 212,” katanya.

Oleh sebab  itu, kata dia, Prabowo selaku sosok teladan umat dan calon Presiden harus menebar kesejukan dan komentar-komentar menyejukkan dan perdamaian.

“Bukti jejak digital, tidak jarang Prabowo menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversi dan sensasional, serta dinilai menyakiti hati sebagian rakyat Indonesia. Apa yang disampaikan Prabowo pada media dan jurnalis, harus jadi bahan evaluasi juga bagi media,” pungkasnya. (*)