PHDI Undang Presiden Jokowi Hadiri Dharma Santi Nyepi di Bali

oleh
Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3/2019). (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi yang rencananya digelar di Provinsi Bali pada April 2019. Perayaan ini akan menjadi ajang silaturahim dan bersama-sama membangun negara.

Undangan itu disampaikan pengurus PHDI saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3/2019).  Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi yang mengenakan batik berwarna cokelat tua didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Sementara Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya hadir bersama sejumlah ketua lembaga-lembaga umat Hindu di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, pengurus PHDI menyampaikan kepada Presiden mengenai laporan penyelenggaraan peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941 yang bertepatan pada 7 Maret 2019.

“Kami datang untuk melapor kepada Bapak Presiden dalam rangka Hari Suci Nyepi yang jatuh tanggal 7 Maret. Kemudian tanggal 6 Maret, kita melaksanakan ritualnya di Prambanan,” kata Wisnu Bawa Tenaya selepas pertemuan.

“Kami juga melapor akan melaksanakan Dharma Santinya nanti akan kita lakukan di Bali. Tinggal tanggal waktunya nanti dari Bapak Presiden kapan beliau ada ruang waktu untuk lakukan,” jelasnya.

Lebih jauh, PHDI menyampaikan harapannya kepada Presiden agar Pemilihan Presiden dan Legislatif pada April mendatang dapat berlangsung dengan damai. PHDI juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Tentu kita ajak, terutama umat Hindu, untuk menyongsong ini (pesta demokrasi) dengan merdeka dan gembira sekaligus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita dengan keberagaman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, harus betul-betul tetap kuat,” tandasnya seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. (*)