Penyerobot Tanah Kaum Difabel Divonis 2 Tahun 6 Bulan

oleh
Sidang kasus penyerobotan tanah kaum difabel di Gianyar, Senin (29/4 2019). (Ist)
banner 300250

Gianyar, suarabali.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memvonis bersalah dua orang penyerobot tanah milik penyandang disabilitas, Dewa Nyoman Oka alias Dewa Koming. Keduanya divonis bersalah dengan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan.

Dikutip dari laman facebook akun Gatra Gianyar, kedua orang tetangga Dewa Koming yang mengalami keterbelakangan mental dan menderita bisu tuli serta penglihatan tidak normal ini, masing masing Dewa Ketut Oka Merta dan Dewa Ngurah Suastika, warga Banjar Tarukan, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar.

Majelis Hakim yang diketuai Dewantoro dengan dua anggota, Ida Bagus Ari Suamba dan Wawan Edi Prastiyo, membacakan amar putusan secara bergantian pada Senin (29/4 2019). Dalam vonis hakim diuraikan lima poin yang menjadi pokok putusan. Disebutkan kedua terdakwa, Dewa Ketut Oka Merta dan Dewa Ngurah Suastika, yang merupakan tetangga korban, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat menggunakan surat palsu untuk memohon sertifikat melalui program Prona yang dilakukan pemerintah.

Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 88 KUHP. “Dua, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan,” tegas Ketua Majelis Hakim Dewantoro. Tiga, menetapkan masa hukuman dikurangi masa hukuman dan terdakwa tetap dalam tahanan. Kedua yang divonis bersalah ini juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5 ribu.

Atas keputusan majelis hakim, terpidana melalui penasihat hukumnya menyatakan banding. Sedangkan JPU yang dalam persidangan sebelumnya menuntut kedua terpidana tiga tahun enam bulan, menyatakan masih pikir-pikir.

Usai sidang, Made Somya Putra selaku penasihat hukum Dewa Koming menyatakan sangat menghargai keputusan hakim. Namun demikian, dia sebelumnya berharap kedua pelaku harusnya diganjar dengan hukuman maksimal.

“Klien saya yang hidup sendirian dengan kondisi difabel tidak bisa baca tulis dan penglihatan serta bicara tidak normal, semestinya dilindungi bukan malah ditipu dan diserobot haknya, ” kata Somya Putra yang selalu membimbing Dewa Koming yang hadir dalam sidang yang dihadiri pula dari Mahkamah Yudisial RI.

“Kami akan terus mencari keadilan bagi klien kami. Kedepan, diharapkan penyandang disabilitas tidak lagi dimanfaatkan untuk suatu kepentingan bisnis dengan cara melanggar hukum dan tidak manusiawi,” pintanya seraya berharap tiga tersangka lain masing masing oknum Bendesa, Kelian dan Perbekel yang ikut serta menandatangani surat permohonan sporadik atas tanah korban kepada terpidana ini.

Mengenai upaya banding yang dilakukan terdakwa, penasihat hukum Somya Putra kembali menegaskan untuk menyerahkan semua mekanisme penegakan hukum kepada kejaksaan, untuk memutuskan banding atau tidak.

Seorang keluarga dekat korban, Dewa Putu Sudarsana mengapresiasi vonis majelis hakim yang menunjukkan pada kebenaran. Namun, dia berharap pihak penegak hukum tidak berhenti sampai di sini, karena aparatur desa yang ikut terlibat dalam permufakatan penyerobotan tanah saudaranya itu dapat diusut tuntas. Selain demi penegakan keadailan, kata dia, hal ini juga agar tidak terulang kembali penyerobotan hak sesorang oleh pejabat dengan menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi terhadap kaum difabel. Hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah mengingkari nilai kemanuisiaan dan etika serta moral sebagai manusia normal.

“Ini perlu mendapatkan atensi tidak saja dari keluarga, namun masyarakat luas. Ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat luas. Termasuk bagi aparat desa. Mudah-mudahan ini jadi titik terang bagi korban, khususnya Dewa Nyoman Oka sebagai penyandang disabilitas,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus itu bermula ketika terpidana membuat surat sporadik prona, sehingga keluar sertifikat atas nama terdakwa di atas tanah 5.000 meter persegi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, tahun 2013.

Padahal, tanah itu dimiliki dan ditempati oleh Dewa Koming yang notabena disabilitas bisu tuli, secara turun-temurun beberapa generasi. Namun, tanah dengan bangunan rumah serta merajan pemujaan keluarga serta dibatasi tembok dengan rumah kedua terpidana, justru diserobot.

Permohonan penyertifikatan diusullan terpidana dan disetujui dengan ditandatangani oleh aparat desa, bendesa, kelian, dan perbekel saat itu. Sehingga, selain kedua tetangga Dewa Koming yang telah divonis dengan keputusan hukuman tetap, tiga oknum aparatur desa tersebut juga sedang menjalani proses hukum pidana, atas dakwaan ikut dalam permufakatan penyerobotan tanah Dewa Koming, penyandang difabel tuna rungu dengan keterbelakangan mental. (*)