Penanganan Perkara Hartono Karjadi, Divpropam Mabes Polri Temukan Dugaan Pelanggaran

oleh
Boyamin Saiman, kuasa hukum Hartono Karjadi. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri menemukan dugaan terjadinya pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan perkara yang menjerat pengusaha Hartono Karjadi sebagai tersangka di Ditreskrimsus Polda Bali.

Boyamin Saiman, kuasa hukum Hartono Karjadi, dalam keterangan persnya yang diterima suarabali.com, Kamis (10/1/2019) mengungkapkan dugaan pelanggaran itu ditemukan Divpropam berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/285/XIII/2018/Divpropam tertanggal 10 Desember 2018.

“Dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali yang menangani Laporan Polisi Nomor: LP/74/II/2018/SPKT tanggal 27 Februari 2018,” ungkap Boyamin mengutip SP2HP dari Divpropam Mabes Polri tersebut.

SP2HP Divpropam tersebut merupakan tindaklanjut dari pengaduan yang dilakukan Boyamin dkk melalui Surat Nomor: 065 / HK-BSLF / VIII / 2018. Perihal: Pengaduan Terhadap Dugaan Tindakan Sewenang-wenang dan Rekayasa Hukum Penyidik Perkara Laporan Polisi dengan Nomor: LP/74/II/2018/SPKT, tanggal 27 Februari 2018 di Kepolisian Daerah Bali.

Surat pengaduan tertanggal 8 Agustus 2018 itu diterima dan ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kabagyanduan Nomor:  R/ND-151-b/SP/VIII/2018/YANDUAN, perihal saran pendapat surat Dumas a.n. Boyamin Saiman Law Firm, tanggal 24 Agustus 2018, yang kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Surat Perintah Kadivpropam Polri Nomor: Sprin/1420/IX/2018, tanggal 14 September 2018, untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi.

Boyamin menegaskan dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang  dituangkan dalam surat pengaduan pihaknya kepada Divpropam Mabes Polri.

“Kami menilai ada sejumlah kejanggalan, baik dari aspek  formil maupun materiil, terkait laporan yang dibuat Desrizal selaku kuasa hukum Tomy Winata,” ujarnya.

Boyamin menyebutkan soal legal standing Tomy Winata selaku pelapor yang mendasarkan diri pada akta pengalihan hak tagih tertanggal 12 Februari 2018  dari PT Bank China Construction Bank Indonesia (CCB)  selaku penjual kepada yang bersangkutan selaku pembeli.

“Menurut pelapor (Tomy Winata), hak tagih atau piutang yang dialihkan itu adalah utang-piutang atas nama debitur PT Geria Wijaya Prestige (GWP). Jadi posisi pelapor sesungguhnya tidak punya hubungan hukum dengan Hartono Karjadi sebagai terlapor,” paparnya.

Di sisi lain,  perjanjian yang diklaim Tomy Winata seolah-olah terjadi pengalihan piutang atau hak tagih itu ternyata hak kebendaannya berupa sertifikat PT GWP berada di Bank CCB, yang notabene masih menjadi objek sengketa, baik pidana maupun perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara nomor 223 / Pdt.G. / 2018 / PN.Jkt.Pst.

“Untuk  pidana,  telah ada dua tersangka dalam perkara tersebut, sedangkan untuk perkara perdata, saat ini masih tahap pemeriksaan pendahuluan. Sehingga keabsahan pelapor sebagai pemegang cessie (hak tagih) pun masih dipertanyakan, dan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara nomor 223/Pdt.G. /2018/PN.Jkt.Pst,” papar Boyamin.

Sementara itu, Hartono Karjadi yang tengah menjalani perawatan medis di Singapura dikabarkan sempat disambangi dua polisi Polda Bali yang disebut-sebut memaksanya untuk pulang ke Indonesia bersama mereka. Atas peristiwa berbau intimidatif terswebut, Hartono telah mmembuat laporan kepada Kepolisian Singapura.

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo membantah ada anggota Polri yang ke Singapura dan menemui Hartono. Sebaliknya, Kahumas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaya  justru mengakui anggotanya menemui Hartono di Singapura dengan alasan untuk mengecek kebenaran sakitnya yang bersangkutan. (Tjg)