Pemprov Bali Rancang Sistem Konsultasi Hukum Berbasis Internet

oleh
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Dengan memanfaatkan teknologi internet, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali akan membangun Sistem Konsultasi Hukum Penyusunan Produk Hukum Daerah berbasis jaringan agar penyusunannya dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

Rencana tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kantor Gubernur Bali, Kamis (15/11/2018).

Selama ini jarak dan waktu kerap menjadi kendala koordinasi guna membahas permasalahan-permasalahan yang timbul. Terutama pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun antar pemerintah kabupaten di Bali.

Salah satunya dialami Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali terkait fasilitasi pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam konsultasi penyusunan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan sebagainya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali IB Kade Subhiksu menyatakan Sistem Konsultasi Hukum Penyusunan Produk Hukum Daerah melalui sistem jaringan sebagai salah satu inovasi yang sangat penting dan memiliki arti strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna membangun dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Dengan adanya inovasi ini, saya berharap Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali dapat mengoptimalkan pelayanan di bidang hukum dan meningkatkan kinerja organisasi,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum dan HAM  Setda Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra di sela-sela pelaksanaan kegiatan mengatakan, sistem tersebut langsung dibahas bersama instansi-instansi terkait seusai penandatanganan. Apabila hasil pembahasan sudah final, maka sistem tersebut akan segera di-launching dalam waktu dekat.

Dengan adanya sistem itu, kata dia, banyak efisiensi yang bisa dilakukan, karena instansi yang ingin melaksanakan konsultasi penyusunan produk hukum tidak perlu lagi harus datang ke kantor Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali,  tetapi memanfaatkan aplikasi yang ada lewat jaringan internet.

“Instansi yang ada masalah tinggal menyampaikan konsultasinya di sistem. Nanti diterima admin untuk selanjutnya dibahas oleh tim intern yang kami bentuk. Hasil pembahasan akan disampaikan kembali di sistem. Jadi, tidak perlu harus bertatap muka lagi kesini. Apalagi kalau yang lokasinya jauh seperti Jembrana dan Buleleng,” tegasnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Maryoto Sumadi mengapresiasi inovasi tersebut. Dia berharap inovasi itu dapat meringankan pelayanan konsultasi penyusunan produk hukum.

“Kita kan tugasnya pelayanan bidang hukum, khususnya penyusunan. Jadi, ini inovasi sangat bagus, akan sangat membantu dan bermanfaat, karena tinggal membuka aplikasi,” ujarnya.

Dia juga memberikan masukan agar sistem tersebut juga berisi layanan yang bisa membahas satu permasalahan secara bersama-sama. (*)