Pemprov Bali Naikkan Status Siaga Darurat Jadi Tanggap Darurat COVID-19

oleh
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Pemerintah Provinsi Bali menaikkan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat COVID-19 di wilayah Bali. Kenaikan status ini tak lepas dari adanya korban jiwa pasien positif COVID-19 dan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) yang terus bertambah di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Bali.


“Pada masa tanggap darurat akan dilakukan tindakan yang lebih konkrit untuk penyelamatan para pasien serta pembatasan ruang gerak masyarakat agar tidak ada penambahan pasien poistif,” kata Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra kepada wartawan, Selasa (31/3/2020) malam .

Pada situasi tanggap darurat ini, kata dia, pemerintah meminta ketaatan masyarakat untuk benar- benar mengikuti arahan pemerintah dengan penuh kedisiplinan.

Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan rapid test yang dilakukan terhadap anggota DPRD Provinsi Bali. Menurut dia, rapid test itu atas Ketua DPRD Provinsi Bali mengingat banyak anggota DPRD yang berdinas ke luar daerah Bali, salah satunya ke Jakarta.

“Bantuan rapid test yang pertama kali telah diprioritaskan kepada para tenaga medis, PMI, serta PDP. Kemudian bantuan rapid test datang lagi dan barulah bisa digunakan untuk melakukan tes terhadap anggota DPRD Provinsi Bali,” ungkapnya.

Mengenai kepulangan sekitar 300 kru kapal pesiar yang datang tadi malam ke Bali, Indra mengatakan seluruh anak buah kapal tersebut dalam kondisi sehat. Meskipun mereka telah membawa sertifikat kesehatan, sebagai bentuk kewaspadaan yang lebih tinggi, Satgas telah melakukan rapid test di bandara.

“Hasil rapid test dari semua ABK negatif, sehingga mereka dipersilakan pulang dan dilanjutkan dengan karantina mandiri minimal 14 hari,” tutur Indra.

Terkait wacana pemotongan gaji/tunjangan pejabat serta ASN di Provinsi Bali seperti yang dilakukan daerah lain, Indra menegaskan, sesuai arahan pemerintah pusat, penanganan COVID-19 di daerah agar menggunakan belanja tak terduga. Jika belum cukup dapat melakukan realokasi dana pemerimtah untuk pembangunan dialihkan untuk penanganan COVID-19.

“Belum ada kebijakan memotong gaji ASN di tengah situasi seperti saat ini,” katanya. (SIR)