Pemimpin yang Membumi di Sang Bumi Ruai Jurai

oleh
Irjen Pol. Ike Edwin saat menemani istrinya berbelanja sayur di pasar tradisional di Bandar Lampung, Minggu (21/7/2019). (ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Suatu siang pada 2016, sebuah tenda sederhana yang didirikan oleh Polisi Daerah Lampung di Lapangan Enggal, Bandar Lampung, tampak dipenuhi masyarakat. Mereka duduk teratur menunggu giliran untuk berbincang dengan Kapolda Lampung yang saat itu diampu Brigjen Pol. Ike Edwin – saat ini berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi.

Tenda itu bagian dari program excellent police service (berkantor di tenda di luar Mapolda Lampung) yang digagas Ike Edwin untuk melayani masyarakat. Program itu wujud gerakan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi. Melalui kantor terbuka yang diadakan setiap pekan itu, Ike Edwin ingin agar kepolisian mendekatkan diri untuk melayani masyarakat. Menurut dia, konsep pelayanan yang baik adalah mendatangi masyarakat.

Ike Edwin termasuk perwira tinggi (Pati) Polri yang memiliki banyak prestasi, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi. Pria asal Lampung kelahiran 11 Desember 1961 ini lulusan Akademi Polisi (Akpol) Tahun 1985.  Dia menjabat Kapolda Lampung sejak Januari 2016. Dang Gusti Ike Edwin – sapaan akrabnya –juga menjabat sebagai Perdana Menteri Kepaksian Pernong di Kerajaan Paksi Pak Skala Brak di Provinsi Lampung. Sebagai tokoh adat, kebijakan yang dia buat selalu berlandaskan pada tata nilai kearifan lokal.

Melalui program berkantor di tenda, banyak masyarakat mengadukan masalahnya dan cepat terselesaikan. Jika kasus yang dihadapi masyarakat berhubungan dengan jajaran polisi di Polda Lampung, Ike Edwin akan memanggil pejabat polisi yang bersangkutan untuk mengklarifikasi hasil aduan masyarakat. Jika anggotanya terbukti bersalah, dia tak segan mengambil tindakan disiplin.

Saat menjabat Kapolda Lampung, Dang Ike berhasil menyelesaikan ribuan kasus. Dia juga juga berusaha memupus stigma negatif tentang pelayanan yang selama ini melekat di masyarakat. Misalnya, soal pungutan liar, pelayanan yang berbelit-belit atau tindakan penyimpangan yang dilakukan oknum petugas.

Irjen Pol. Ike Edwin turun dari taxi saat hendak mendaftarkan diri ke Pansel Capim KPK di Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta pada 4 Juli 2019. (Tjg)

Setiap berkantor di tenda, Ike Edwin melayani rata-rata 60 aduan warga. Berkat prestasi itu, DPRD Kota Bandar Lampung memberikan penghargaan bidang keamanan dan ketertiban. Museum Rekor Indonesia (MURI) pada 2 April 2016 juga memberikan penghargaan kepada Ike Edwin sebagai Kapolda yang melayani secara pribadi keluhan masyarakat di luar kantor selama 12 jam secara berkesinambungan.

Dengan berkantor di tenda, Ike Edwin berhasil membuat Lampung keluar dari predikat daerah konflik. Atas prestasi ini, Pemprov Lampung mendapat penghargaan dari Kemendagri. Dia juga mampu menurunkan peringkat narkoba dari posisi 6 menjadi 16.

Sebelumnya, kasus konflik sosial di Lampung rata-rata 58 kasus dalam setahun. Namun, saat Ike Edwin menjabat Kapolda Lampung, hanya ada 3 kasus konflik. Sementara untuk kontijensi, awalnya satu tahun rata-rata 7 kali. Namun, di bawah kendali Ike Edwin, kontijensi jadi nihil. Angka gangguan kamtibmas menurun drastis dari angka 3.700 kasus menjadi 1.700 kasus per tahun.

Ike Edwin juga berhasil menghapus citra negatif Lampung sebagai daerah begal. Pada 2016, situasi kamtibmas di Lampung cukup kondusif. Lampung juga berhasil keluar dari Zona Merah Pilkada menjadi Zona Hijau.

Selain itu, Ike Edwin juga menggalakkan program berbasis kearifan lokal seperti Anjau Silau, Rembuk Pekon, Operasi Sepanjang Masa, dan Polisi di mana-mana. Dia juga menghidupkan Satgas Anti-Narkoba untuk menanggulangi tindak kejahatan narkoba di Lampung. Di masa kepemimpinannya, dia berhasil memperjuangkan Polda Lampung naik kelas dari tipe B ke tipe A.

Perlu Kesinambungan

Kini, Ike Edwin tak lagi menjabat Kapolda Lampung. Padahal, banyak rakyat Lampung yang menginginkan Ike Edwin tetap menjadi Kapolda. Namun, semua catatan prestasi itu tak akan dilupakan masyarakat dan menjadi torehan sejarah tersendiri.

Ike Edwin berharap program berkantor di tenda dapat dilakukan seluruh elemen institusi pemerintahan. Bahkan, mulai dari level Presiden, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Resort, Kepolisian Daerah, Pemda hingga para Kepala Dinas, Direktorat Jenderal Pajak, dan institusi lainnya.

Dengan berkantor di tenda, menurut Ike Edwin, berbagai masalah dapat lebih cepat tertangani. Sebab, masyarakat mengadukan masalahnya secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat lainnya. Bila perlu hal itu dipantau oleh media dan dipublikasikan secara live di media elektronik agar proses penyelesaiannya terawasi dan lebih transparan.

Dengan cara itu, menurut dia, masyarakat yang kesulitan menemui pejabat yang berwewenang mengambil kebijakan, akan segera terlayani. Di level daerah, misalnya, masyarakat yang memiliki sengketa pertanahan dapat mengadu langsung kepada kepala dinas terkait agar bisa langsung tertangani. Di level kepolisian, masyarakat yang punya masalah dengan administrasi atau hukum, bisa langsung ditangani.

Program berkantor di tenda dan berpindah-pindah tempat bagi institusi tidak perlu dilakukan setiap hari. Misalnya, diadakan sekali dalam sepekan atau dua kali dalam sebulan, disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan isu-isu persoalan yang dihadapi di wilayah kerja masing-masing.

Ike Edwin yakin program-program yang bersifat transparansi itu akan lebih efektif dan langsung menyentuh persoalan yang dialami masyarakat. Pejabat terkait yang terbukti menjadi biang persoalan bisa langsung ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan meningkat, peluang korupsi akan terkikis. Program itu juga sangat efektif menimbulkan detterent effect atau efek jera bagi para pelanggar, baik pejabat atau masyarakat.

Di sisi lain, perilaku koruptif yang menimbulkan pemborosan anggaran akan teratasi. Alhasil, penerimaan negara menjadi lebih besar. Jika penerimaan negara lebih besar maka pegawai pemerintahan bisa lebih sejahtera karena alokasi gaji lebih besar. Dengan demikian, Ike Edwin berharap dorongan untuk korupsi sirna karena kesejahteraan hidup telah tercukupi. Namun, Ike Edwin mengakui program dapat terwujud jika ada political will dari setiap pemangku kepentingan. (Han/Sir/Tjg)