Pemerintah Diminta Santuni Keluarga Petugas KPPS dan Polisi yang Meninggal

oleh
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa atas meninggalnya 54 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan 10 aparat kepolisian saat menjalankan tugas Pemilu sejak 17 April 2019. 

“Kita semua berdukacita atas meninggalnya puluhan petugas Pemilu 2019. Saya sampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Pengorbanan mereka dalam menegakan demokrasi di Indonesia tidak akan sia-sia,” ujar Bamsoet seperti dirilis dpr.go.id, Senin (22/04/19).

Atas kejadian itu, legislator F-Golkar itu meminta pemerintah memberikan santunan kepada petugas KPPS dan Polri yang meninggal saat menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu. Ia juga meminta Pemerintah daerah membantu memberikan pengobatan gratis kepada para Petugas KPPS, Polri dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas Pemilu. Pasalnya, diketahui sampai  saat ini puluhan petugas KPPS terpaksa dirawat akibat sakit saat menjalankan tugas.

“Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan. Sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang Pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya. Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu,” tandas Bamsoet.

Menurut Bamsoet para petugas KPU di lapangan, mulai dari tingkat KPPS, maupun anggota Polri dan TNI adalah para penjaga tegaknya tiang demokrasi yang perlu dilindungi, karena tugas yang diemban ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. 

“Sistem pemilihan yang rumit, akses medan lokasi yang tak mudah, maupun kelelahan fisik maupun tekanan psikis yang dialami tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya menyita waktu, bahkan nyawapun menjadi taruhannya,” kata Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menambahkan, penyelenggaraan Pemilu 2019 memberikan banyak catatan penting untuk dijadikan pelajaran agar Pemilu selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Dari mulai masa kampanye yang terlalu lama, sistem pemilihan yang rumit, serta tidak adanya asuransi yang melindungi petugas di lapangan.

“Berbagai catatan penting tersebut akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja DPR RI dengan KPU, TNI, Polri, maupun pihak pemerintah lainnya. Kita ingin agar penyelenggaraan Pemilu kedepannya berjalan lebih baik lagi, karena itu perbaikan sistem mutlak harus dilakukan. Pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Terutama yang menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan,” pungkas Bamsoet. (*)