Pemerhati Perempuan Bentuk Solidaritas Lawan KDRT, Ini Alasannya

oleh
Para aktivis lembaga pemerhati perempuan di Denpasar membentuk Solidaritas Lawan KDRT di Warung Kubu Kopi, JalanHayam Wuruk, Denpasar, Bali, Minggu (4/11/2018). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Sejumlah lembaga pemerhati perempuan di Denpasar membentuk komunitas bernama Solidaritas Lawan KDRT di Warung Kubu Kopi, JalanHayam Wuruk, Denpasar,  Bali, Minggu (4/11/2018). Pembentukan Solidaritas Lawan KDRT ini didasari keprihatinan terhadap maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga yang bergabung dalam Solidaritas Lawan KDRT ini, di antaranya Bali Woman Crisis Center (Bali WCC), Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali, Tim Advokasi Perlindungan Anak (TAPA), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bali, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Bali, LBH Apik Bali, Ladies Lawyer Bali, Luh Bali Jani, Lentera Anak Bali, Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Bali, Bali  Sruti, dan LBH Panarajon.

Bali Woman Crisis Center Ni Nengah Budawati mengatakan pihaknya perlu melakukan langkah strategis, karena kasus perceraian sangat tinggi di Bali dimana mayoritas perempuan yang menggugat.

“Kami berinisiatif membuat semacam sekolah persiapan perkawinan untuk menjawab persoalan ini agar pihak suami, istri, dan keluarga besar memahami apa makna hak dan kewajiban suami istri,” katanya.

Menurut dia, langkah tersebut akan dapat meminimalisasi perceraian, bahkan pertikaian dalam keluarga. “Walaupun  kemudian tidak bercerai, tetapi ada api dalam sekam di sana,” imbuhnya.

Rentannya perempuan menjadi korban KDRT menimbulkan dampak negatif pada perempuan tersebut. “Dalam hal ini perempuan yang menjadi korban KDRT juga menjadi pelaku suatu tindak pidana,” ungkapnya.

Tindak pidana tersebut dapat terjadi, karena korban KDRT berupaya melindungi dirinya maupun yang terjadi karena luka psikis yang dialami korban KDRT. Dengan demikian, kata dia, korban KDRT akan cenderung dihukum secara pidana. “Padahal, seyogyanya korban KDRT harus diberikan rehabilitasi untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya,” katanya.

Contohnya, kasus Ni Putu Septyan Parmadani di Sukawati, Gianyar, Bali, yang sebenarnya menjadi korban dalam KDRT.

Dengan terbentuknya Solidaritas Lawan KDRT, dia berharap agar kedepannya dapat dilakukan penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), memberikan advokasi terhadap perempuan yang sebenarnya adalah korban, tetapi dapat berubah menjadi pelaku, dan mendorong masyarakat lebih peka terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga, korban lebih cepat mendapatkan perlindungan serta mengupayakan pemberian rehabilitasi terhadap korban KDRT, baik fisik maupun psikis. (Val)