Pembangunan Bali Sejalan dengan Upaya Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan

oleh
Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan visi pembangunan Bali di acara International Conference on Inclusive Economic Growth di Hotel Anvaya, Kuta, Rabu (10/10/2018). (Ist)
banner 300250

Nusa Dua, suarabali.com – Gubernur Bali  Wayan Koster memaparkan visi pembangunan Bali yang tertuang dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dalam acara International Conference on Inclusive Economic Growth: Reducing Poverty and Inequality di Hotel Anvaya, Kuta, Rabu (10/10/2018). Acara ini merupakan rangkaian even IMF-World Bank Annual Meeting 2018.

Koster menyatakan Pemprov Bali tengah fokus terhadap pembangunan manusia, konservasi alam dan budaya. “Arti yang terkandung dalam visi tersebut adalah menjaga kesucian alam Bali beserta isinya demi mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera,” kata Koster dalam acara yang dihadiri Kepala Bappenas Bambang Brodjonogero dan Presiden International Fund for Agriculture Development (IFAD) Gilbert F. Houngbo.

Selain itu, Koster juga menyatakan konsep Tri Hita Karana, yaitu cara hidup untuk memelihara keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan Tuhan. Salah satu konsep tersebut adalah hubungan dengan alam yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Menurut dia, konsep ini sudah mendunia dan diadopsi oleh banyak negara.

Dalam kesempatan itu, Koster juga mengapresiasi terpilihnya Bali sebagai tuan rumah perhelatan internasional IMF-World Bank 2018. Dengan berlangsungnya di Bali, menurut dia, tentu akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, khususnya Bali, seperti infrastruktur, peningkatan jumlah wisatawan dan berimbas kepada lapangan pekerjaan serta peningkatan promosi pariwisata.

“Saya ucapkan selamat datang di Bali. Semoga vibrasi kesucian dan keindahan alam Bali, serta keramah-tamahan masyarakatnya akan memberikan kekuatan dan inspirasi bagi seluruh peserta. Saya yakin pertemuan ini akan berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Dan tentu saja bisa melahirkan rumusan mengenai hal-hal terbaik bagi kemajuan perekonomian dunia,” tandasnya.

Sistem Pertanian

Sementara Presiden IFAD Gilbert F. Houngbo menekankan pentingnya peningkatan sistem pertanian untuk mengurangi angka kemiskinan di dunia. Dia menyatakan kemiskinan banyak terjadi di daerah pinggiran daripada di daerah perkotaan. Sehingga, dia menekankan pentingnya perluasan lahan pekerjaan di daerah tersebut seperti petani maupun nelayan.

Menurut Gilbert, IFAD adalah lembaga khusus PBB yang bertujuan menyediakan pendanaan dan menggerakkan sumber-sumber tambahan untuk program-program yang khusus dirancang guna pengembangan ekonomi wilayah miskin, terutama dengan mengembangkan produktivitas agrikultural.

Misi IFAD adalah memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan dengan tujuan menghapuskan kemiskinan. IFAD bergerak di bidang pertanian dengan dasar bahwa 75% penduduk miskin di dunia—sejumlah 720 juta manusia—hidup di daerah terpencil dan sangat bergantung pada aktivitas pertanian untuk mempertahankan hidupnya.

Gilbert juga menambahkan dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerjasama dengan  pemerintah, donor, organisasi non-pemerintahan, dan rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi country specific, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial memang masih ada di Indonesia. Menuru dia, angka kemiskinan saat ini di Indonesia memang tercatat di titik terendah. Namun, pemerintah tetap mengupayakan pengentasannya. “Salah satunya adalah dengan mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Selain masalah kemiskinan, kata Bambang,  hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesenjangan sosial. Dia mengatakan beberapa hal yang menyebabkan lambatnya penanganan kemiskinan dan kesenjangan, antara lain, kurangnya akses pelayanan keuangan di daerah pinggiran, kepemilikan lahan yang sampai saat ini mayoritas dari kalangan menengah ke atas, kurangnya akses teknologi informasi hingga ke pelosok serta masih banyak daerah pinggiran yang terdampak bencana alam.

Beberapa langkah pemerintah untuk menguranginya, antara lain, peningkatan sistem pendidikan, kesehatan serta nutrisi untuk masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut Bambang menyebutkan, Bali merupakan provinsi terbaik ke empat di Indonesia. Hal itu dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi, rendahnya angka kemiskinan, tingginya kapabilitas penduduk dalam mengakses berbagai kesempatan, serta tingginya persamaan gender serta kesenjangan sosial yang rendah.

Akan tetapi, di sini juga terlihat bahwa di Bali tercatat sektor manufaktur cukup rendah, karena sektor utama Bali adalah industri pariwisata. Untuk itu, Bambang menyatakan Bali memerlukan langkah strategis untuk menanggulangi sektor pariwisata yang cukup riskan.

“Salah satunya adalah revitalisasi sistem pertanian untuk mem-back up sektor wisata. Sektor pertanian juga bisa mendongkrak sektor lainnya seperti industri kecil dan menengah,” tandasnya. (*)