Pejabat Humas Harus Mampu Tangani Berita Miring

oleh
Acara Dialog Forum Koordinasi Kehumasan,digelar Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bali, Rabu (5/12/2018). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bali menggelar Dialog Forum Koordinasi Kehumasan, Rabu (5/12/2018). Dalam dialog ini, masalah penanganan isu atau berita miring menjadi salah satu topik pembahasan.

Pejabat Kehumasan sering disebut pemadam kebakaran, khususnya dalam hal penanganan isu yang muncul baik di media massa ataupun di masyarakat yang terkait dengan pemerintah. Isu atau berita miring kadang muncul begitu cepat, sehingga pejabat Humas sering kelabakan dalam mencari data dan informasi untuk dijadikan bahan penjelasan kepada media massa.

Dalam kondisi seperti ini, Humas dituntut bisa profesional,  sehingga informasi yang disampaikan ke publik dapat menciptakan kondisi menjadi adem.

Dialog yang mengusung tema ‘Menyongsong Tahun Politik 2019, Mangangkat Isu-isu Negatif di Tahun Demokrasi’ ini menampilkan narasumber Komisioner Bawaslu Bali Wayan Widyardana dan anggota Kelompok Ahli Pembangunan Gubernur I Wayan Juniartha. Dialog ini dipandu IB Agung Ketut Ludra.

Dalam paparannya, Widyardana menyoroti beban berat Humas adalah ketika bertugas saat adanya kontestasi politik, khususnya saat terjadi pemilihan kepala daerah di tempat bertugas. Dalam situasi seperti ini, menurut dia, sulit membedakan pejabat bicara dalam konteks tugas kedinasan ataukah dalam konteks mencari dukungan untuk kembali maju dalam pemilihan kepala daerah. “Di sinilah dituntut profesionalitas pejabat Humas,” katanya.

Masalah serupa juga menjadi sorotan Juniartha. Menurut dia, pejabat Humas harus benar-benar bijak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kebijakan pejabat secara professional.

“Meskipun dalam melaksanakan tugas sebagai pranata Humas memang serba sulit, apalagi bila ada pejabat yang senang membuat kebijakan kagetan,” katanya.
.
“Bayangkan kalau seorang pejabat, tiba-tiba misalnya ingin menghapus pajak bumi dan bangunan. Lalu pejabat tersebut bicara kepada bawahannya, Sekda misalnya. Tau atau tidak tau, Humas harus bisa menjelaskan kepada media tentang kebijakan baru yang bahkan mungkin belum diketahuinya sama sekali. Itulah tugas Humas,” imbuhnya.

Pada bagian lain paparannya, Juniarta juga mengingatkan pejabat Humas untuk sama-sama menyikapi dengan cermat berita-berita atau informasi yang bersifat bohong atau hoax. Cara menyikapinya, kata Juniarta, dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah secara kolektif maupun secara individu pejabat.

Dia menyadari bahwa selama ini Humas memang sering tampil sebagai “pemadam kebakaran”. Itu sebabnya, Humas harus mampu bertindak cepat pada saat pejabat mengeluarkan kebijakan yang mendadak. “Di sini, komunikasi cepat dan kreatif sangat diperlukan,” ungkapnya.

Jun, panggilan akrab Juniartha, juga mengingatkan bahwa masa depan komunikasi publik adalah dunia internet. Dalam konteks media, maka tidak bisa dipungkiri, media-media mainstream yang berbasis internet atau media digital akan tampil terdepan sebagai sarana komunikasi publik meninggalkan beberapa media mainstream konvensional seperti media cetak dan elektronik. (*)