Pansel Calon Pimpinan KPK Libatkan BNPT dan BNN

oleh
Pansel Capim KPK memberi keterangan pers usai bertermu Presiden Jokowi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2019). (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menyeleksi Capim KPK. Keterlibatan dua badan tersebut melengkapi badan dan lembaga lainnya yang sebelumnya turut terlibat.

“Kali ini kami menambahkan tracking, yang standar adalah (dari) polisi, jaksa, KPK, BIN, dan PPATK, sekarang BNPT dan BNN,” kata Yenti Garnasih, Ketua Pansel Capim KPK usai bertermu Presiden Jokowi  di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Menurut Yenti, penambahan pihak-pihak yang akan turut melacak rekam jejak calon pimpinan KPK tersebut merupakan upaya pansel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sekaligus menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini.

Yenti mengatakan keterlibatan BNPT dimaksudkan untuk memeriksa rekam jejak para calon pimpinan KPK apakah yang bersangkutan memiliki keterlibatan dengan radikalisme maupun lainnya.

“Kita lihat keadaan Indonesia, berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme, sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana,” kata Yenti.

“Tapi, tentu saja penilaiannya nanti menggunakan penilaian-penilaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis, dan data-data dari BNPT itu sendiri,” imbuh Yenti.

Sementara keterlibatan BNN dibutuhkan untuk melacak rekam jejak dan adanya kemungkinan seorang calon merupakan pengguna narkoba atau bahkan memiliki keterlibatan dengan sindikat-sindikat narkoba.

“Ini juga penting. Karena di beberapa negara itu hal yang sangat mungkin dalam pemilihan apapun orang yang terpilih itu, ternyata yang membackingnya adalah kartel-kartel narkoba,” ungkap Yenti.

Sebelumnya, Pansel Capim KPK bertemu Presiden Joko Widodo di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pansel yang beranggotakan sembilan orang tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Keppres tersebut ditandatangani pada 17 Mei 2019.

Usai pertemuan, Yenti Garnasih mengatakanPresiden Joko Widodo menyampaikan komitmen atas pemberantasan sekaligus pencegahan upaya korupsi di Indonesia yang diharapkan akan semakin baik.
“Presiden menyampaikan komitmen atas pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama mulai sekarang dan empat tahun ke depan setelah nanti komisioner terbentuk,” jelas Yenti dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden juga menyampaikan amanahnya bagi Pansel Capim KPK agar melakukan tugasnya dengan baik dan memunculkan para pimpinan KPK yang berkualitas, berintegritas, dan mampu mengemban tugasnya dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia dengan lebih baik.

“Presiden meminta kepada kami mengemban amanah dengan baik untuk menghasilkan komisioner yang baik. Karena bagaimanapun juga peran dari pimpinan KPK itu sangat penting,” imbuh Yenti, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Lebih jauh, Presiden dan Pansel juga membicarakan dinamika dan permasalahan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

“Kami membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dinamika pemberantasan dan pencegahan korupsi selama empat tahun ini. Itu juga presiden sangat mendalami, sangat memahami, sangat mengikuti dinamika yang ada,” imbuh Yenti.

Adapun Pansel Capim KPK 2019-2023 yang hadir adalah ketua pansel Yenti Garnasih, wakil ketua pansel Indriyanto Senoadji, dan para anggotanya: Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, dan Mualimin Abdi. (*)