Denpasar, suarabali.com – Ombudsman RI Perwakilan Bali mengevaluasi dan memonitoring proses vaksinasi di seluruh Bali di Kantor Ombudsman Bali, Senin (8/2/2021). Kota Denpasar menjadi sampelnya.
Selain keterbatasan SDM, Ombudsman Bali juga tidak mampu menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Bali. Kota Denpasar juga dianggap sebagai penyumbang kasus positif terbanyak di Bali.
Dalam monitoring tersebut, Ombudsman Bali menghadirkan beberapa pihak, di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, beberapa Puskesmas Kota Denpasar sebagai pelaku lapangan, dan beberapa stakeholder lainnya.
Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan secara umum vaksinasi untuk tenaga kesehatan (nakes) di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik. Ombudsman mengapresiasi hasil pencapaian tersebut.
Namun demikian, pihaknya melihat vaksinasi belum merambah semuanya, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi.
“Jadi, Ombidsman Bali sangat berkepentingan tentang vaksinasi ini untuk menggambarkan ke publik, bagaimana kinerja petugas dan efektivitas vaksin,” ujarnya.
Kendatipun hasil vaksinasi belum diketahui efektivitasnya, kata dia, tetapi minimal dalam pelaksanaan pencegahan virus Corona.
Umar menyampaikan salah satu kendala utama yang dihadapi adalah soal data. Data riil di lapangan dengan data yang ada di aplikasi mengalami perbedaan. Di antaranya pada aplikasi PCARE BPJS yang sering terjadi kesulitan input data, adanya perubahan jadwal, stok vaksin, serta kendala lainnya.
“Ini soal data yang tidak cocok. Misalnya di lapangan mereka merasa jumlah Nakes sudah divaksin, tetapi laporan di aplikasi tidak terbaca. Penyebabnya banyak, bisa belum di-input, tidak di-input, atau salah input data. Data ini bisa mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan penanganan selanjutnya,” ujarnya.
Untuk itu, Ombudsman Bali meminta agar seluruh stakeholder segera melakukan perbaikan dan pencocokan data.
Sementara terkait pengakuan nakes yang telah divaksin, Umar mengaku bahwa vaksinasi berjalan cepat, lancar, dan tidak sakit saat divaksin. Kendatipun telah divaksin, para nakes juga mengaku akan selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi ini aman bagi masyarakat.
Ombufdsman Bali menyarankan kepada Dinas Kesehatan agar berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan tentang kendala aplikasi PCARE. Juga publikasi transparansi kepada masyarakat terkait sarana dan prasarana pendukung vaksinasi.
“Ini adalah hasil monitoring yang kami lakukan,” ungkap Umar. (05)
