Menyoal Debat Capres, Fadli Zon: Capres Petahana Sampaikan Data Keliru

oleh
Fadli Zon saat menjadi narasumber pada forum Dialektika Demokrasi bertema “Batasan Norma dalam Debat Capres” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019). (Ist)
banner 300250

Jakarta, suarabali.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan debat Calon Presiden (Capres) 2019 seharusnya menjadi ajang mengadu gagasan dan konsep tentang membangun Indonesia kedepan. Sehingga diperlukan abstraksi yang membangun dan konsep pembangunan Indonesia yang akan direncanakan.

Namun, Fadli Zon menyayangkan Capres petahana Joko Widodo justru lebih mengungkapkan sejumlah data dan capaian yang telah dilakukan. Meskipun data yang disampaikan, menurut dia, adalah keliru.

Fadli menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada forum Dialektika Demokrasi bertema “Batasan Norma dalam Debat Capres” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019). Turut hadir perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait dan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja.

Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menjelaskan debat Capres itu pada konsepnya dibagi menjadi dua yakni presidensial debate dan manajerial debate. Menurutnya Capres Prabowo Subianto lebih menunjukkan presidensial debate, sedangkan Capres Joko Widodo menampilkan diri sebagai manajerial debate.

“Apa yang ditampilkan oleh Capres Prabowo lebih menunjukkan presidensial debate, karena ada konsep dan gagasan. Sedangkan Capres Joko Widodo lebih menunjukkan diri sebagai manajer, mengungkapkan data meskipun datanya keliru,” ungkap legislator Partai Gerindra ini.

Fadli pun juga mengungkapkan kekecewaannya bahwa data yang disampaikan oleh Capres Joko Widodo terdapat sejumlah kekeliruan. Salah satu kekeliruannya ada klaim yang menyebutkan bahwa tidak ada kebakaran hutan selama 3 tahun, sebagaimana diungkapkan Capres Joko Widodo. Tapi nampaknya dari berbagai sumber hal itu adalah keliru dan kebakaran hutan pun selalu terjadi di setiap tahunnya.

“Seharusnya Pak Jokowi minta maaf atas kekeliruan data tersebut,” sambungnya. Kekeliruan data ini seharusnya tidak terjadi mengingat Joko Widodo adalah seorang Presiden. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang lebih mengungkapkan tentang gagasan besar mengenai Indonesia yang didalamnya menyangkut kedaulatan dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Sementara Maruarar Sirait menekankan semangat persatuan dan jangan sampai terpecah belah, meskipun berbeda pilihan pada Pemilu, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia mengatakan sesudah pemungutan suara pada April yang akan datang, dan pemenang Pemilu diumumkan, siapapun pemenangnya hendaknya bisa diterima dengan jiwa negarawan. Jangan sampai kesatuan Indonesia terpecah belah.

“Saya hanya mengingatkan jangan sampai semangat persatuan kalah dengan semangat kompetisi, itu poin utama,” ujar Maruarar yang juga anggota Komisi XI DPR RI.

Ara, sapaan akrabnya, menjelaskan persamaan pandangan dan perbedaan pandangan dalam politik biasa terjadi. Agenda politik yang sama mempertemukannya dengan Fadli Zon yang dulu sama-sama memenangkan Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta. Maka hendaknya perbedaan ini dihadapi secara dewasa, masing-masing saling menghormati dan mengerti batas-batas toleransi.

“Tahun 2009 kita pernah dalam satu front yang sama. Tahun 2012 kita juga satu front yang sama. Kemudian 2014 kita berbeda, dan 2019 kita berbeda lagi. Kita enggak tahu ke depan seperti apa,” ungkap legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyinggung soal kampanye hitam (black campaign) dan kampanye negatif (negative campaign). Keduanya memiliki pengertian yang sangat berbeda, kampanye hitam biasanya hanya tuduhan tidak berdasarkan fakta dan merupakan fitnah. Sementara kampanye negatif, adalah pengungkapan fakta kekurangan suatu calon atau partai.

Menurutnya, dalam kompetisi demokrasi seharusnya menghindari kampanye hitam. “Black campaign adalah fitnah, enggak boleh. Tapi kalau negative campaign yang menyangkut seseorang, siapapun itu publik berhak tahu,” papar Ara. (*)