Menuju Kota Layak Anak, Karangasem Akan Larang Iklan Rokok

oleh
Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri berbincang-bincang dengan Tim Advokasi Pengendalian Rokok Provinsi Bali di kantornya, Rabu (8/8/2018). (Ist)
banner 300250

Karangasem, suarabali.com – Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang melarang atau meniadakan iklan rokok luar ruang.

Penegasan Bupati Mas Sumatri itu disampaikan saat bertemu Tim Advokasi Pengendalian Rokok Provinsi Bali yang dipimpin Ketut Suarjana di kantornya, Rabu (8/8/2018).

Dalam kesempatan itu, Suarjana menyampaikan implementasi Perda KTR No. 10 Tahun 2011 sudah berjalan baik di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Namun, kata Suarjana, salah satu yang memprihatinkan, termasuk di Kabupaten Karangasem, adalah perilaku merokok di kalangan remaja yang dipengaruhi oleh iklan rokok.

Pihaknya melihat masih banyak iklan rokok luar ruang seperti billboard ditemukan di kabupaten berjuluk Bumi Lahar itu. Untuk itu, pihaknya bersama CTLCH Universitas Udayana menginisiasi ke kabupaten dan kota di Bali dalam mendorong pelarangan atau peniadaan iklan rokok di luar ruang

Dia mencontohkan, Kota Denpasar telah melakukan moratorium iklan rokok luar ruang, sehingga tidak boleh lagi ada iklan rokok di media luar ruang.

Demikian juga di Kabupaten Klungkung yang telah meniadakan iklan rokok di luar ruang. Sehingga, Kabupaten Klungkung satu-satunya kabupaten di Bali yang meraih penghargaan Pastika Pariwara dari Kemenkes RI atas komitmenya dalam pengaturan iklan rokok luar ruang.

“Hal ini dirasa penting, karena iklan salah satu penyebab perilaku remaja mulai merokok,” tegas Suarjana.

Berdasar penelitian, perilaku rokok remaja dipengaruhi oleh iklan media seperti televisi dan billboard atau luar ruang. Pemkab Karangasem perlu segera membuat larangan iklan rokok luar ruang untuk mewujudkan cita-cita Karangasem menuju Kota Sehat Layak Anak. “Regulasiitu dapat dikombinasikan dengan Perda KTR yang sudah berjalan dengan baik,” sambungnya.

Terkait Perda KTR juga disampaikan kepada Bupati Mas Sumatri. Perda yang mengatur iklan dalam ruang seperti di pasar modern perlu direvisi. Misalnya, dengan membuat regulasi Perbup atau seperti di Klungkung dan Denpasar dengan menaruh dalam perizinan, yakni satu klausul tentang iklan dalam ruang.

“Iklan rokok dalam ruang di pasar atau toko modern selama ini tidak dikenai pajak alias gratis, sehingga perlu diatur lebih lanjut,” ungkapnya.

Dia mengakui selama ini masih ada anggapan di daerah-daerah bahwa iklan rokok memiliki andil terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, berdasarkan penelitian yang dilakukan Tim UNUD menunjukkan, kontribusi iklan rokok terhadap PAD Kabupaten Karangasem sangat kecil atau hanya 0,06 persen dari PAD Karangasem pada tahun 2015.

“Meskipun iklan rokok luar ruang dihilangkan, akan cepat digantikan dengan iklan lain seperti seluler dan lainnya. Sehingga, akan semakin dekat dengan tujuan mewujudkan Kota Layak Anak sebagaimana dicita-citakan masyarakat Karangsem,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Mas Sumatri menyampaikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Tim Advokasi Pengendalian Rokok Bali sebagai salah satu terobosan yang patut didukung.

“Saya sangat mendukung terobosan itu. Kita ingin hidup sehat dan hidup tertib bermartabat. Sehingga, untuk mewujudkan semua itu, harus didukung segala hal yang sekiranya mampu memberikan manfaat untuk masyarakat,” kata Mas Sumatri, didampingi Kepala Dinas Kesehatan I Gusti Bagus Pertama dan pimpinan OPD lainnya.

Terlebih, menurut dia, Karangasem baru saja mengalami banyak permasalahan, mulai dari erupsi Gunung Agung hingga terdampak gempa bumi Lombok. “Kami perlu mendapatkan perhatian dan dukungan semua pihak, termasuk kalangan media, untuk mengangkat kembali masyarakat Karangasem,” ungkapnya.

Atas inisiatif Tim Advokasi Pengendalian Rokok Bali, Bupati Mas Sumatri menyambut positif dan meminta dinas terkait segera mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. “Jika Peraturan Bupati yang dibutuhkan, ya kita lakukan. Sepanjang itu untuk berbuat baik demi kepentingan masyarakat, tidak boleh ada yang menghalangi,” tegasnya.

Baginya, seorang pemimpin sudah semestinya tidak menghalangi kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya rokok.

Bahkan, sebagai bentuk keseriusannya, Bupati Mas Sumatri memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dalam waktu sepekan mempersiapkan segala aspek kajian dan aturan hukum untuk meniadakan iklan rokok luar ruang. (*)