Menkumham Resmikan 14 Desa Sadar Hukum di Badung dan Tabanan

oleh
Menkumham Yasonna H. Laoly meresmikan 14 desa dan kelurahan sadar hukum di Puspem Badung, Rabu (8/8/2018). (Ist)
banner 300250

Badung, suarabali.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Yasonna H. Laoly meresmikan 14 desa dan kelurahan sadar hukum di Puspem Badung, Rabu (8/8/2018). Sebanyak 10 desa di antaranya berasal dari Kabupaten Badung. Empat desa lainnya dari Kabupaten Tabanan.

Di Kabupaten Badung, desa/kelurahan tersebut adalah Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Kutuh, Desa Ungasan, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Kuta, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Tuban, dan Kelurahan Kerobokan Kelod. Sementara untuk Kabupaten Tabanan adalah Desa Kesiut, Desa Tangguntiti, Desa Belimbing, serta Desa Jati Luwih.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali beserta jajarannya yang selama ini telah memberikan dukungan serta fasilitas kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

“Saya juga ingin mengungkapkan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Bupati Badung dan Bupati Tabanan, camat serta kepala desa/lurah yang telah berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum di daerahnya, sehingga mendapatkan predikat sebagai desa/kelurahan Sadar Hukum,” ujarnya.

Menkumham menyadari tidak mudah untuk mencapai predikat desa/kelurahan sadar hukum. Sebab, menurutnya, harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. “Untuk penilaian tahun 2018 ini, digunakan persyaratan baru dengan indikator yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman,” jelasnya.

Yasonna berharap desa/kelurahan yang ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum dapat mempertahankan prestasinya. “Setiap tahun akan dievaluasi untuk diketahui sejauh mana kriteria penetapan sebagai desa/kelurahan sadar hukum untuk tetap terpenuhi,” tegasnya.

Menurut dia, desa/kelurahan yang belum diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum bukan berarti warganya tidak sadar hukum. “Sangat mungkin hal ini terjadi, karena belum semua kriteria baru yang sudah kami tetapkan, terpenuhi. Kedepan melalui kerja paralel dan sinergi kami berharap dapat membantu percepatan pemenuhan kriteria tersebut,” kata Yasonna.

Sementara Bupati Giri Prasta menjelaskan, dari 62 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Badung, hanya 10 desa/kelurahan yang mendapat predikat sadar hukum. Artinya, yang 10 inilah yang memenuhi kriteria.

“Kriterianya memang berat, seperti tingkat narkoba tidak ada ataumenurun, kesadaran untuk taat pajak, kepatuhan dalam tatanan urusan peraturan daerah, administrasi. Tapi, kami yakin desa/kelurahan, khususnya di Badung, yang belum diresmikan menjadi desa/kelurahan sadar hukum, agar bekerja lebih keras lagi,” pesan Bupati. (*)