Menjelang Pemilu 2019, Polda Bali Gelar Rakor Sentra Gakkumdu

oleh
Rakor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan pelatihan khusus penyelidik dan penyidik tindak pidana pemilu di Gedung Rupatama Polda Bali, Rabu (26/9/2018). (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Menjelang pesta demokrasi tahun 2019, jajaran Polda Bali meningkatkan kemampuannya dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Rabu (26/9/2018), Polda menggelar Rakor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan pelatihan khusus penyelidik dan penyidik tindak pidana pemilu di Gedung Rupatama Polda Bali.

Rakor tersebut dibuka oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan. Rakor ini dihadiri oleh Dir Intelkam Polda Bali Kombes Pol. Akhmad Jamal Yuliarto, Kasi Narkotika Kejati Bali I Wayan Sutarta, dan Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Wirka.

Rakor tersebut juga diikuti 102 peserta yang merupakan penyidik tindak pidana pemilu dan para Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Bali, jaksa tindak pidana pemilu Kejati dan Kejari se-Bali serta Ketua Bawaslu kota dan kabupaten se-Bali.

Saat membuka acara, Kombes Pol. Andi Fairan mengatakan tahun 2019 bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi dalam wujud pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta anggota DPR, DPRD, dan DPD dengan mengunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa saluran penyelesaian perkara. Misalnya, pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu diselesaikan melalui DKPP. Sedangkan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu diselesaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten maupun Kota.

Terkait sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN. Selain itu, perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Sementara, pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu diselesaikan melalui Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam wadah Gakkumdu, sampai dengan pengadilan negeri serta pengadilan tinggi adalah upaya hukum terakhir. Sedangkan Gakkumdu melekat pada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.

“Pembentukan Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu terdiri atas unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu,” papar Kombes Pol. Andi Fairan.

Lebih lanjut, perwira melati tiga di pundak ini mengungkapkan, dalam penyelenggaraan pemilihan, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak sekali-kali melibatkan diri pada kehidupan politik praktis.

“Netralitas Polri merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000,” tegasnya.

Dir Reskrimum Polda Bali juga meminta seluruh peserta untuk mempedomani penyidikan tindak pidana pemilu dan terus meningkatkan sinergitas dalam forum Sentra Gakkumdu. “Laporkan setiap perkembangan dan kejadian yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan memanfaatkan sistem online yang tersedia,” pungkasnya. (*)