Mantan Wagub Bali Sudikerta Nyoblos di Balik Jeruji Rutan Polda Bali

oleh
Sebanyak 16 tahanan menggunakan hak suaranya di Rutan Mapolda Bali, Rabu (17/4/2019). Satu di antaranya I Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Ketut Sudikerta terpaksa menyalurkan hak politiknya di Rutan Mapolda Bali. Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018 ini termasuk satu dari 16 tahanan yang terdaftar dalam DPT. Sudikerta ditahan karena tersangkut kasus penipuan dan penggelapan tanah senilai Rp 149 miliar.

Sementara mantan Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Ali Wiraputra gagal mencoblos, karena tidak membawa surat model A5.

Tahanan yang berada di Rutan Mapolda Bali ada sebanyak 55 orang. Namun, yang berhak menggunakan hak politiknya (mencoblos) hanya 16 orang. Sisanya tidak dapat mencoblos karena tidak memiliki surat model A5 (Surat Keterangan Pindah Memilih).

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Anak Agung Gede Kerta Negara mengatakan, pihaknya hanya menjalankan aturan yang ada. Yang bisa memilih, kata dia, para tahanan yang membawa surat model A5, meskipun sudah mempunyai surat C.6 dan e-KTP.

“Kami sosialisasikan dulu. Untuk pencoblosan dimulai pukul 12.00 WITA,” ucapnya.

Anak Agung Gede Kerta Negara menegaskan, ketentuan dalam Peraturan KPU membolehkan pemilih pindah memilih karena keadaan tertentu. Beberapa keadaan tersebut, di antaranya karena tugas kerja atau belajar, rawat inap di rumah sakit, menjadi tahanan, dan keadaan lain, yakni karena pindah domisili atau tertimpa bencana alam.

Mendengar penjelasan Ketua KPPS, seluruh penghuni Rutan Mapolda Bali bisa menerima dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selanjutnya, 16 orang yang sudah terdaftar dalam DPT, termasuk Mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, melaksanakan pencoblosan di bilik suara yang disiapkan oleh petugas KPPS. (*)