Mal Pelayanan Publik Karangasem Sudah Layak Dioperasikan

oleh
Tim evaluasi dari Kemenpan-RB dan LAN mengunjungi Mal Pelayanan Publik Pemkab Karangasem di Gedung UKM Center, Jalan Gajah Mada, Amlapura, Selasa (22/5/2018). (Foto: Stw)
banner 300250

Karangasem, suarabali.com – Tim evaluasi dari Kementerian Pemperdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Karangasem di Gedung UKM Center, Jalan Gajah Mada, Amlapura, Selasa (22/5/2018). Kedatangan tim ini untuk melihat kesiapan sistem, sarana-prasarana, dan aktivitas pelayanan di MPP tersebut.

Tim tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Jeffry Erlan Muller. Saat berada di MPP, tim lebih dulu mendengarkan pemaparan singkat dari pihak teknis MPP yang dikoordinasikan Bagian Organisasi Setda Karangasem selaku leading sector pembinaan pelayanan publik Pemkab Karangasem. Setelah mendapat pemaparan, tim kemudian berkeliling melihat setiap unit pelayanan yang ada.

Selain memantau aktivitas pelayanan, tim juga berbincang dengan beberapa pengunjung yang tengah menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan.

Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Karangasem, Widiantara, mengatakan setiap hari dari mulai tahap ujicoba, MPP rata-rata melayani 281 pengunjung di luar pelayanan PDAM.

Dia mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan demi perbaikan di bidang infrastruktur dan teknis kerjanya.  ‘’Sampai Senin (21/5/2018) kemarin, MPP sudah memberikan 30.679 layanan. Sementara untuk jenis layanannya ada 159 jenis layanan,’’ ujarnya.

Usai berkeliling melihat aktivitas pelayanan di MPP, Jeffry Erlan Muller mengatakan secara umum MPP sudah layak dioperasikan, bahkan layak untuk di-launching. Sementara dari segi penataan, setiap unit  layanannya juga sudah bagus. “Hanya saja, untuk mengoptimalisasi masih diperlukan beberapa penyempurnaan,” katanya.

Menurut Jeffry, poin-poin yang masih perlu disempurnakan terkait dengan informasi jenis pelayanan seperti alur proses, sistem antrian, dan informasi biaya jika ada jenis layanan yang dikenakan biaya. Selain itu, pintu keluar dan pintu masuk juga harus berbeda.

Pintu masuk hanya untuk masyrakat yang ingin melakukan pengurusan surat dan lainnya. Sementara pintu keluar khusus bagi masyarakat yang sudah selesai mendapatkan pelayanan. “Jadi, tidak ada masyarakat yang baru masuk ketemu warga yang sudah selesai mendapat pelayanan di pintu masuk,” tandasnya.

Secara umum, Jeffry Erlan Muller mengapresiasi upaya Pemkab Karangasem membangun MPP tersebut. Menurut dia, MPP sejalan dengan program pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah kepada masyarakat.

MPP akan memungkinkan setiap warga menghemat waktu dan biaya untuk mengurus administrasi kependudukan. Selain itu, sistem pelayanan terpadu juga akan memudahkan investasi, menciptakan lapangan kerja yang bermuara pada peningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

‘’Ide dasar MPP adalah mendekatkan pelayanan yang selama ini tersebar di SKPD, BUMN, dan swasta. Dengan berbasis NIK, kedepan semua jenis layanan agar terkoneksi secara online dan terintegrasi. Surabaya sudah menerapkan aplikasi real time, Karangasem bisa belajar ke sana,’’ ujarnya.

Kabid Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Karangasem Gusti Ngurah Swisnawa mengatakan MPP merupakan tindak lanjut program peningkatan pelayanan publik. Pada 2015, kata dia, Karangasem masuk kategori grade III terbaik nasional penilan Ombusman RI.

Kedepan, menurut Wisnawa, semua layanan MPP akan diarahkan terkoneksi secara online. “Namun, saat ini baru tiga SKPD yang terhubung secara online, Dinas Catatan Sipil, Dinas PM-PTSP, dan RSUD Karangasem,” ungkapnya. (Stw/Sir)