Koster Teken Persetujuan Lahan Cemagi untuk Bangun Sekolah

oleh
Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani surat persetujuan pemanfaatan lahan milik Pemprov Bali di Desa Cemagi, Badung, untuk dibangun sekolah. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Wayan Koster tidak perlu berlama-lama memberikan keputusanjika hal itu menyangkut persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Pulau Dewata.

Terbukti, dalam waktu singkat Koster langsung menandatangani surat persetujuan permohonan Bupati Badung Giri Prasta untuk memakai lahan milik Pemprov Bali di Desa Cemagi, Badung. Di atas lahan itu akan dibangun SMPN  baru sebagai pelayanan pendidikan.

“Penandatanganan persetujuan itu hanya dalam tempo hitungan jam. Karena surat permohonan Bupati Badung baru diterima Sekda Dewa Made Indra hari ini Selasa (4/12/2018) pukul 15.00 Wita, dan pada pukul 19.00 Wita surat persetujuan saya selaku Gubernur Bali langsung keluar,” ujar Gubernur Koster yang sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Gubernur Koster mengatakan dirinya bukan tipe pemimpin yang suka menghambat untuk urusan kebaikan. Tidak ada niat pula untuk bertele-tele, apalagi yang mempertaruhkan masa depan generasi muda. Makanya, begitu surat pengajuan itu diterima oleh Sekda Provinsi Bali dan diketahui maksudnya untuk pelayanan pendidikan, maka pihaknya segera menekennya.

“Kecepatan pelayanan ini berlaku untuk semuanya dan tidak hanya untuk Badung saja, tetapi untuk semua kabupaten/kota se-Bali. Dengan catatan, sepanjang memenuhi syarat pasti langsung disetujui, tidak perlu ribet melayani masyarakat. Sebagai contohnya, pelayanan cepat ini sudah pernah diberikan pada Bupati Karangasem. Jadinya intinya, tidak ada istilah menghambat sepanjang sesuai persyaratan,” tegas Koster.

Seperti diberitakan sebelumnya, disebut-sebut Pemerintah Provinsi Bali  pada masa kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika tidak mengabulkan permohonan Pemerintah Kabupaten Badung terkait penggunaan aset tanah di Desa Cemagi, untuk pembangunan gedung sekolah SMP. Penolakan ini ditegaskan dalam surat No. 593.1/4133/UPT.P2.BPKAD tertanggal 30 Juli 2018 dan ditandangani oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.

“Ya Pemprov Bali sebelumnya memang tidak menyetujui penggunaan lahan di Cemagi tersebut. Akan tetapi, ketika ada surat pengajuan kembali penggunaan lahan tersebut, saya mengambil kebijakan untuk menyetujui. Latar belakangnya adalah mempriotaskan pelayanan pendidikan, mengingat Pemkab Badung kesulitan lahan untuk pembangunan gedung sekolah SMP. Ini pertimbangan utama di balik persetujuan saya, untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa,” ujarnya. (*)