Koster Siapkan Rapergub Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali

oleh
Gubernur Bali Wayan Koster. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Wayan Koster terus melakukan terobosan hukum untuk membenahi Provinsi Bali. Setelah Raperda tentang Desa Adat, kini Koster mengeluarkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang  Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali.

Koster mengungkapkan Rapergub itu kepada wartawan di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (15/4/2019). Menurut dia, peraturan itu dirancang sebagai payung hukum dan langkah antisipasi pembajakan atau klaim pihak tertentu atas karya budaya Bali yang adi luhung. Karya yang akan memperoleh pelindungan, termasuk kuliner khas Bali seperti lawar.

Pada masa lalu, Koster memaparkan, Bali punya banyak pengalaman pahit karena klaim pihak luar terhadap karya seni, budaya, dan tradisi Bali. Dia mencontohkan, kasus tari pendet yang sempat diklaim negara tetangga, desain kerajinan perak yang diklaim sebagai milik pengusaha asing hingga kasus peniruan atau pemalsuan desain wastra Bali.

“Saya banyak mendengar dan mencermati betapa kekayaan intelektual komunal tradisional Bali, kekayaan intelektual industri dan hak cipta yang mengandung nilai filosofis, kearifan lokal, dan keluhuran sering diklaim kepemilikannya untuk tujuan komersial dan kepentingan lainnya,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini dalam keterangan persnya.

Koster mengaku prihatin, karena hal itu menunjukkan masih kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam nindihin (melindungi) hasil karya budaya Bali. Itu sebabnya, setelah dia terpilih menjadi Gubernur Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberi arahan agar membuatkan peraturan untuk memberikan pelindungan hukum secara konkrit guna menghentikan pembajakan terhadap budaya Bali.

Hal-hal penting yang diatur dalam Rapergub itu, di antaranya, Pemerintah Provinsi Bali memastikan segera menginventarisasi dan memberi pengakuan resmi atas hasil karya budaya Bali  yang bersifat kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industri, dan hak cipta untuk dilindungi secara hukum.

Hasil karya budaya Bali yang diatur dalam Rapergub mencakup hasil karya individu, kelompok, lembaga, dan komunal. Dalam rangka memberi pelindungan, setiap karya budaya Bali yang tidak dan/atau belum diketahui penciptanya atau kepemilikannya dinyatakan menjadi milik pemerintah daerah.

Perlindungan meliputi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi melalui penyampaian laporan atau pengaduan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap pelindungan hasil karya budaya Bali. Lebih dari itu, Gubernur Bali memberikan perhatian khusus dengan memfasilitasi kekayaan intelektual yang unik, sakral, luhur, penting, dan strategis bagi daerah Bali yang dihasilkan oleh individu, kelompok atau lembaga.

Adapun hasil karya budaya tradisi Bali meliputi; pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis. Pada jenis pengetahuan tradisional mencakup antara lain, pengetahuan pertanian, pengetahuan ekologis, adat istiadat, ritus (magis), perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, pengobatan tradisional; dan/atau, kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

Sementara jenis ekspresi tradisional budaya mencakup verbal tekstual, pratima/simbol sakral, aksara, sesaji, musik, gerak, theater, sastra, seni tari, seni rupa, upacara adat, arsitektur, kerajinan rakyat, lansekap, dan bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Sumber daya genetik dan indikasi geografis berkaitan dengan pelindungan varietas tanaman atau binatang endemik Bali, kerajinan tangan dan hasil industri kreatif Branding Bali. Semua kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industri dan hak cipta akan diinventarisasi dan selanjutnya akan diajukan untuk dicatatkan dalam pusat data Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual.

Dalam jumpa pers tersebut, Koster didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, anggota Kelompok Ahli AA Oka Mahendra, Kadis Kebudayaan I Wayan Adnyana, Kepala Biro Hukum dan HAM IB Gede Sudarsana, serta Karo Humas dan Protokol Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana. (*)