Koster Minta PDIP Tak Monopoli Pimpinan AKD di DPRD Bali

oleh
Gubernur Bali Wayan Koster. (Ist)
banner 300250

Denpasar, suarabali.com – Pimpinan DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024 dilantik dan disumpah di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Bali, Denpasar, Selasa (1/10/2019). I Nyoman Adi Wiryatama dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali bersama tiga wakilnya, yakni I Nyoman Sugawa Korry, I Nyoman Suyasa, dan Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Bali ini berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.51-4345 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan dengan pelantikan ini, maka sudah lengkap pimpinan DPRD Provinsi Bali. Pelantikan ini sudah lama ditunggu, karena keluarnya SK Menteri Dalam Negeri memerlukan waktu yang lama.

Dengan adanya pimpinan DPRD yang definitif dan disusul pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD),  Koster berharap DPRD Bali sudah dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan baik secara optimal.

“Dalam kaitan pembentukan AKD, kami sudah mengikuti dengan baik. Dan khususnya kepada Fraksi PDIP yang jumlahnya mencapai 33 orang dari 55 anggota DPRD Bali, tetapi saya sudah menggariskan tidak boleh ada monopoli dalam memimpin AKD,” ungkap Koster.

Menurut dia, tidak boleh ada kata sapu bersih, karena itu bukan kata yang bijak dalam berpolitik. Sehingga, Gubernur Bali menyarankan untuk memberikan pimpinan AKD kepada fraksi-fraksi lain di luar PDIP, baik kepada Fraksi Golkar, Gerindra, maupun Demokrat.

Selanjutnya, kata Koster, yang diperlukan adalah kerja bersama dengan gotong royong untuk menjalankan tugas dan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan dengan baik.

Gubernur Bali mengajak anggota DPRD Bali untuk melihat masalah-masalah yang ada di Bali dengan cermat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di antaranya menyangkut penyediaan air bersih, listrik, infrastruktur, dan pembangunan pariwisata ke depan.

Untuk memudahkan sinergitas dan sinkronisasi, pihaknya sudah menetapkan lima bidang prioritas pembangunan dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana. Pertama, bidang pangan, sandang dan papan. Kedua, bidang pendidikan dan kesehatan. Ketiga, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat, bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Kelima, bidang pariwisata. (*)