Jakarta, suarabali.com – Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo menanggapi kasus pidato Gubernur Bali Wayan Koster yang mengajak massa memilih pasangan Capres-Cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di acara Milenial Road Safety Festival yang digelar Polda Bali di Lapangan Monumen Bajra Sandhi Renon, Denpasar, Minggu (17/2/2019).
Menurut Dedi Prasetyo, penanganan kasus pidato berbau kampanye yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster itu merupakan ranah Bawaslu. “Itu ranah Bawaslu yang melakukan assesment,” kata Brigjen Pol. Dedi Prasetyo kepada suarabali.com lewat pesan WhatsApp, Rabu (20/2/2019).
Apakah Polri merasa kecolongan mengingat acara yang digelar Polda Bali itu dimanfaatkan untuk kampanye politik? Dedi Prasetyo justru menyarankan agar masalah itu ditanyakan ke Humas Polda Bali. “Kalau itu coba cek ke Humas Polda Bali,” katanya.
Terlepas dari kasus pidato ‘kampanye’ Wayan Koster tersebut, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo kembali menegaskan bahwa Polri bersikap netral dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019. Dedi menegaskan hal ini untuk menjawab adanya persepsi masyarakat tentang kesan keberpihakan Polri ke salah satu pasangan calon (paslon).
“Dalam berbagai kesempatan dalam Rapim TNI-Polri dan Rapim Polri sudah sangat tegas kontestasi Pemilu sendiri netral secara konstitusional,” tegas Dedi Prasetyo seperti dilansir tribratanews.polri.go.id, Selasa (19/2/2019).
Mengenai adanya anggapan penegakan hukum Polri yang timpang, Dedi Prasetyo menegaskan, selama ini masih bekerja dalam aturan hukum yang berlaku. Kasus apapun yang sedang ditangani Korps Bhayangkara selalu berdasarkan rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dan pengumpulan barang bukti.
“Polisi bekerja berdasarkan fakta hukum bahwa case by case penyelesaiannya itu tak bisa dibandingkan apple to apple. Semua tergantung pada alat bukti yang ada yang ditemukan penyidik,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri.
Sejauh ini, Dedi Prasetyo mengungkapkan, beberapa lembaga survei justru menunjukkan hasil yang positif terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Polri.
“Saya luruskan kalau kita bicara kepercayaan publik ya kita bisa klarifikasi hasil survei. Tahun 2018 dan 2019 di Litbang Kompas tingkat public trust itu di atas 80 persen, terakhir markplus 94 persen. Artinya, masyarakat percaya kinerja Polri, tidak usah diragukan lagi,” ungkapnya. (Tjg/Sir)
